Rumah dinas juga disebut sebagai rumah negara, yakni tanah beserta bangunannya milik negara. Berfungsi sebagai tempat tinggal untuk para pejabat dan/atau pegawai negeri selama mereka bertugas.

Namun, perlu diketahui bahwa rumah ini statusnya hanya dipinjamkan selama yang bersangkutan memegang jabatan, jadi tidak serta merta diberikan rumahnya.

Tapi tenang aja, ada beberapa aturan hukum yang memungkinkanmu untuk membeli rumah dinas lho. Cekidot skuy!

Aturan Hukum Membeli Rumah Dinas dari Negara

Rumah dinas terbagi menjadi 3 golongan. Pembagian golongan lengkapnya seperti ini:

  • Rumah Negara Golongan I, dapat digunakan selama pejabat memegang jabatan tertentu
  • Rumah Negara Golongan II, rumah instansi yang harus dikembalikan apabila Pegawai Negeri pensiun
  • Rumah Negara Golongan III, merujuk pada hunian dinas yang dapat dijual kepada penghuninya

Jadi, berdasarkan keterangan di atas, rumah dinas yang bisa Kamu beli adalah rumah negara golongan III. Untuk lebih jelasnya, aturan hukum mengenai rumah negara yang dapat dibalik nama tercantum dalam Keputusan Menteri Agraria No 2 Tahun 1998.

Keputusan ini mengatur tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah.

Berdasarkan keputusan tersebut, diterangkan bahwa rumah tinggal yang dibeli dari pemerintah adalah:

  1. Tanah yang di atasnya berdiri rumah negara golongan III yang telah dibeli oleh pegawai negeri
  2. Tanah yang dibeli oleh pegawai negeri dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang di atasnya berdiri rumah tinggal atau yang dimaksudkan untuk rumah tinggal.

Rumah negara golongan III yang dimaksud harus dimiliki secara sewa beli oleh Pegawai Negeri. Permohonan pengalihan haknya pun perlu dilakukan paling lambat 1 tahun sejak rumah dihuni supaya selama masa bakti Pegawai Negeri ia bisa membayar sewa/cicilan kepada Pemerintah dengan sistem potong gaji setiap bulan.

Sedangkan tanah dan bangunan yang dimaksud dalam poin (b) merujuk pada rumah yang diserahkan untuk dihuni sementara dan kemudian diperbolehkan untuk dibeli. Cuman, prosedur dan persetujuannya sedikit lebih rumit guys.

Syarat dokumen pengalihan hak milik rumah dinas sendiri telah tertuang dalam Pasal 3 (1) Kepmen Agraria No 2 Tahun 1998.

Syarat Perolehan Hak Milik Rumah Dinas

1. Rumah Negara Golongan III

Kamu bisa mengajukan balik nama ke Kantor Badan Pertanahan Setempat, tapi setelah cicilannya lunas lho ya. Proses ini membutuhkan biaya kurang lebih Rp 150 ribu, dengan syarat dokumen sebagai berikut.

Setelah cicilan lunas, kamu bisa mengajukan balik nama ke Kantor Badan Pertanahan setempat.

  • Surat tanda bukti pelunasan harga rumah dan tanahnya
  • Surat keputusan Departemen Pekerjaan Umum bahwa rumah yang bersangkutan sudah menjadi milik pemohon
  • Bukti identitas pemohon, yakni E-KTP atau SIM

Balik nama pun juga bisa dilakukan oleh ahli waris selama dilengkapi dengan surat kematian dan surat keterangan waris.

2. Rumah Dinas Lainnya

Terus, bagaimana dengan rumah dinas dalam poin b yang sudah dijelaskan sebelumnya?

Untuk dapat membelinya Kamu harus mendapatkan surat pelepasan hak tanah dari lembaga bersangkutan. Berikut informasi selengkapnya mengenai dokumen yang harus disiapkan.

  • Surat tanda bukti pelunasan harga tanah yang bersangkutan
  • Surat pelepasan hak atas tanah dari Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada pemohon
  • Bukti identitas pemohon, yakni E-KTP atau SIM

Tenang gak usah panik, surat pelepasan hak masih memiliki kekuatan hukum jika Pegawai Negeri meninggal sebelum proses balik nama selesai.

Ahli warisnya hanya perlu menyiapkan surat kematian dan surat keterangan waris untuk melanjurkan proses tersebut.

Disadur dari 99.co

Categories: Peraturan

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *