Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan (DJPI) ngusulin alokasi FLPP buat tahun 2024 sebanyak 220.000 unit rumah, tapi sayangnya cuma 166.000 unit aja yang di-acc sama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam 5 tahun, targetnya sebanyak 900.000 unit rumah, itu pun masih kurang buat kebutuhan hunian masyarakat.

“Kita optimalkan yang ada, ya nanti kita coba lihat apakah skema bisa juga kita exercise. Bisa enggak kalau skemanya kita modifikasi sehingga jumlahnya nambah,” ungkap Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan ketika ditemui setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, Rabu (6/9/2023).

Oh ya, buat target bantuan pembiayaan perumahan tahun 2024 totalnya adalah bujet sebesar Rp 19,83 triliun buat sebanyak 173.251 unit.

“Rp 19 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rp 0,83 triliun berasal dari dana masyarakat,” kata Herry.

Angkanya tuh meliputi 166 ribu unit FLPP senilai Rp 13,72 triliun, 166 ribu unit SBUM nemenin FLPP sekitar Rp 0,68 triliun. Terus, SSB buat bayar progres sebelumnya senilai Rp 4,6 triliun buat sekitar 751.735 unit, sama Rp 0,83 triliun buat Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) buat 7.251 unit.

Nah, tahun 2023, dari target 220 ribu unit rumah, udah terealisasi lebih dari 100 ribu unit sampe awal September 2023. Tapi DJPI cuma dapet alokasi dana Rp 159,49 miliar dari usulan Rp 206,07 miliar.

“Hal ini sesuai dengan pagu anggaran berdasarkan Surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan tanggal 15 Agustus 2023, perihal penyesuaian pagu anggaran PUPR tahun 2024,” tandas Herry.

Disadur dari kompas.com