Konsultan properti Colliers Indonesia kebijakan pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen yang semula sebesar 10 persen merupakan sebuah tantangan bagi industri properti yang pada detik ini sedang menunjukkan tren positif. “Kita juga bisa melihat ada beberapa beban baru seperti PPN 11 persen,” ungkap Ferry Salanto, Senior Read more…
Warga plusnemdua yang mencoba membangun rumahnya sendiri bisa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tetapi memang tidak untuk semua rumah, hanya rumah yang luasnya 200 m2 ke atas saja yang bakalan kena pajak. “Jadi kegiatan membangun sendiri rumah tinggal permanen dengan luas paling sedikit 200m2 terutang PPN 2,2% dari total biaya. Read more…
Tahukah Kamu, pemilik tanah atau pemegang Hak Atas Tanah (HAT) punya kewajiban untuk menjaga serta memanfaatkan tanah atau lahannya semaksimal mungkin sesuai peruntukan. Jika tidak, maka itu termasuk dalam bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang lho. Untuk itulah pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melakukan Read more…
Singkatnya, gak ada aturan/ketentuan yang membatasi secara tegas jumlah pemecahan bidang tanah. Hanya saja, dalam Pasal 48 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah tersirat bahwa, pemilik tanah bisa memecah bidang tanahnya menjadi beberapa bagian dengan masing-masing bagian memiliki status hukum yang sama dengan tanah semula. Masing-masing bagian tersebut, yang nantinya menjadi bidang tanah Read more…
Orang bule atau warga negara asing (WNA) diizinkan oleh pemerintah untuk dapat memiliki rumah di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Beleid tersebut merupakan turunan dari ketentuan Pasal 142 dan Pasal 182 huruf b Read more…
Buat Kamu-kamu pelaku usaha yang punya tanah tapi tanahnya Kamu biarin begitu saja, gak Kamu apa-apain alias tanah telantar. Awas, nanti tanahmu disikat sama bank tanah lho! Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakal melakukan tindakan tegas bagi para pelaku usaha yang menelantarkan tanah. “Pemerintah akan memberikan sanksi Read more…
Layanan digital pertanahan semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak mengurus dokumen tanah. Pasalnya, masyarakat tidak perlu lagi repot-repot mengunjungi kantor pertanahan, melainkan bisa mengurusnya langsung dari rumah. Selain mempercepat pendaftaran tanah, kehadiran layanan digital ini juga terus dikembangkan untuk sekaligus mencegah praktik mafia tanah. Nah, buat Kamu yang hendak mengurus Read more…
Mungkin Kamu pernah bertanya-tanya soal luas rumah ideal di Indonesia. Khususnya buat para keluarga baru yang berjumlah 3 orang. Pasalnya, rumah harus mampu mengakomodasi ruang gerak bagi para penguninya. Hal ini memiliki peranan penting dalam hal kenyamanan hingga kesehatan penghuninya. Di Indonesia sendiri, sejatinya sudah ada regulasi yang bisa dijadikan Read more…
Semua orang pasti menginginkan rumah ideal yang memenuhi kriteria kenyamanan, keamanan, dan kesehatan. Hanya saja, mungkin rumah ideal masih banyak dikonotasikan dengan kemewahan dan kemegahan yang hanya mampu digapai oleh masyarakat menengah ke atas. Sebagaimana rilis Kementerian PUPR pada Kamis (24/02/2022), saat ini backlog kepemilikan perumahan menyentuh angka 11 juta Read more…
Presiden Jokowi belum lama ini meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. Inpres ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan program JKN, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program JKN. Dengan berlakunya inpres tersebut, proses jual beli tanah harus menyertakan fotokopi kartu Read more…