Peraturan Properti
Menteri ATR/Kepala BPN Angkat Bicara Soal 340 Ribu Hektar Tanah Milik Prabowo
Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) angkat suara soal Hak Guna Usaha (HGU) milik Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang seluas 340 ribu hektar. Hadi bilang kalau HGU adalah dokumen sah berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) dengan jangka waktu kepemilikan yang sudah ditentukan. "Kalau HGU semuanya kan ada Keputusan Menteri dan itu sah ya, dan berjangka waktu," kata Hadi ketika ditemui di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Jakarta, Rabu (10/1/2024). Hadi juga ngejelasin kalau jangka waktu HGU diberikan sesuai dengan kebutuhan pemilik HGU dan bisa diperpanjang. "Jangka waktunya tentunya kita lihat sesuai kebutuhan… Continue Reading
Peraturan Properti
Revisi UU IKN Diteken, Investor Peroleh HGU 95 Tahun
Dalam rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (3/10/2023), Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah resmi diteken atau disahkan menjadi UU, "Alhamdulillah tadi RUU Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN telah disetujui, telah disepakati. Dari 9 fraksi di DPR RI, 7 menyatakan bulat, yang satu dari fraksi Demokrat menyatakan dengan persyaratan, tapi intinya juga akhirnya menyetujui, dan yang terakhir dari fraksi PKS yang menolak," ungkap Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dia nyampein terima kasihnya pada semua pihak yang sudah… Continue Reading
Presiden Tetapkan Perizinan Lahan di IKN Hampir 1 Abad
Terkait perizinan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk Hak Guna Usaha (HGU) hingga 95 tahun atau hampir 1 abad. Keputusan tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN, alokasi tanah untuk pengelolaan oleh pelaku usaha akan tertulis dalam perjanjian antara Otorita dan pelaku usaha. Jatuh tempo HGU di atas Hak Pengelolaan (HPL) Otorita IKN maksimal 95 tahun melalui satu siklus pertama dengan tiga tahapan. Pertama, pemerintah akan mengecek pelaksanaan investasi dan track record usaha dalam 35 tahun… Continue Reading
Begini Ketentuan Mengubah Tanah HGU Jadi HGB
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dijelaskan bahwa lahan bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU) bisa diubah menjadi hak atas tanah yang lainnya. Pada Pasal 30 ayat (2) disebutkan, HGU bisa beralih, dialihkan, atau bahkan dilepaskan kepada pihak lain, serta diubah haknya. Meskipun demikian, dalam rangka perubahan HGU tetap ada aturannya. Tak hanya itu, HGU pun hanya bisa diubah menjadi dua jenis hak atas tanah. Hal tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.… Continue Reading
