Pembiayaan Properti
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ngasih usul kalo subsidi Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) diubah menjadi dana abadi.
Nixon LP Napitupulu selaku Direktur Utama BTN menyampaikan hal itu ketika Focus Group Discussion (FGD) bersama para awak media di Malang, Jawa Timur, Sabtu (19/8/2023) lalu.
Menurut Nixon, duit subsidi KPR FLPP yang gede banget, sekitar Rp 75 triliun setiap tahun, biasanya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Nah, bagaimana mulai tiga tahun sejak sekarang, KPR FLPP ini tidak lagi menggunakan dana APBN, melainkan kita ubah jadi dana abadi yang sifatnya bergulir,” ujar Nixon.
BTN udah melayangkan usulan ini ke Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Tapi, masih ada beberapa bagian yang perlu dibenerin lagi.
Direktur Consumer Bank BTN, Hirwandi Gafar, nambahin, duit abadi ini nantinya bakal diurus sama manajer investasi yang ditunjuk Pemerintah.
“Manajer investasi ini bisa saja BP Tapera, atau badan usaha lainnya yang ditunjuk. Yang penting punya kemampuan untuk mengelola (menginvestasikan kembali) dana abadi ini secara profesional,” jelas Hirwandi.
Nantinya, duit dari hasil pengelolaan dana abadi ini bakal jadi sumber buat KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB). Saat ini, rencana dana abadi ini lagi dibahas secara teknis soal cara mengelolanya, persyaratan, dan ketentuannya. Ini diajukan ke Pemerintah biar bisa dorong BP Tapera buat nambah pesertanya, yang sekarang baru terbatas di ASN, TNI, dan Polri.
“Potensi kepesertaan Tapera tidak sebatas itu. Ada banyak karyawan swasta yang bisa digarap di luar ASN, TNI, dan Polri. Ini kami dorong Pemerintah untuk menerbitkan regulasinya untuk mengatur biaya kepesertaan,” ujarnya.
Dia berharap, konsep dana abadi ini bisa disetujui sebelum tahun 2023 berakhir biar bisa mulai jalan di 2024. Nixon dan Hirwandi setuju banget, industri properti yang punya dampak besar buat pertumbuhan ekonomi, diikuti efek berantai di 185 sektor lainnya, bakal tetap tumbuh positif di tahun-tahun selanjutnya.
Dengan indikator makro yang makin kondusif, ekonomi dan perbankan nasional di 2024 diperkirakan bakal makin membaik berkat beberapa insentif.
BI7DRR yang stabil di 5,75 persen selama empat bulan terakhir, diperkirakan bakal jadi level tertinggi di 2023, dan kemungkinan besar bakal ada penurunan BI7DRR, artinya Cost of Fund (CoF) masih ada peluang buat turun.
Dengan situasi ekonomi yang makin membaik dan pertumbuhan PDB yang juga ikut membaik, kemampuan bayar utang orang diprediksi bakal semakin membaik di 2024.
“Pasar properti diprediksi akan tetap kokoh meski diterpa sentimen menjelang tahun politik menyambut Pemilu 2024, diikuti dengan harga rumah subsidi yang naik 7,7 persen,” kata Nixon.
Pertumbuhan KPR dan Kredit Nasional
Kebijakan pemerintah yang memberikan dorongan ke sektor perumahan masih bikin pertumbuhannya lebih oke dibanding kredit lain di bank-bank sini.
Rasa optimis buat sektor perumahan masih terus melejit, terutama dengan dukungan pemerintah yang besar. Meski agak ngebutnya lebih pelan dari Kuartal IV-2022 yang tembus 7,82 persen, pertumbuhan KPR Nasional sampai Kuartal I-2023 masih nampak kinclong dengan 7,30 persen pertahun.
Bahkan, pas pertumbuhan kredit Nasional sempet turun di Kuartal IV-2020 sampai Kuartal I-2021, pertumbuhan KPR masih tetap positif di periode itu.
“Setelah Covid-19 melandai yang ditandai dengan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiataan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah, perlahan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan di atas 5 persen. Permintaan terhadap berbagai tipe rumah juga mengalami kenaikan,” kata Hirwandi.
Dia bilang, bisnis properti adalah salah satu sektor yang terus melejit meski pandemi. Jadi, potensi tumbuhnya sektor perumahan masih gede banget. Masih ada 12,71 juta rumah yang belum kebagian, sementara keluarga baru tumbuh 700.000-800.000 setahun, dan bantuan buat punya rumah semakin gampang.
Belum lagi ada 38,3 persen keluarga yang tinggal di rumah nggak layak. Hirwandi juga kasih tau kalau ada sekitar 5,8 juta anak muda di Indonesia yang masih ngekos, 90 persennya gaji di bawah Rp 10 juta sebulan.
“Walaupun dengan berbagai tantangan yang ada, demand perumahan tetap tumbuh. Adapun tren saat ini terhadap permintaan properti atau perumahan berfokus pada hunian kecil dengan rentang Rp 200 juta-Rp 400 juta per unit, urban area, area infrastruktur, dan kemudahan kepemilikan asing,” pungkas Hirwandi.
Disadur dari kompas.com