Nih, ada berita dari BTN nih. Mereka mau ganti definisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) buat KPR subsidi, lho. Awalnya kan yang dianggap MBR itu yang penghasilannya di bawah 8 juta, tapi sekarang mau dinaikin jadi 8-15 juta.
Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar, bilang usulan ini buat nyampein target program pemerintahan yang baru, yang diketuai sama Prabowo Subianto. Mereka mau bangun 3 juta rumah bersubsidi.
Jadi, menurut Hirwandi, yang punya penghasilan antara 8-15 juta bakal dimasukin ke kelompok MBR juga.
“Ini kita usulkan, kita tinjau kembali supaya ini melebar ke Rp 12-15 juta, kita bisa lihat masih banyak MBT ini sebenarnya juga bisa masuk ke MBR karena kemampuannya terbatas,” katanya saat konferensi pers, Kamis (25/4).
Gak cuma soal definisi MBR aja, Hirwandi juga bilang kalo BTN mengusulkan jangka waktu KPR subsidi yang saat ini sampai 20 tahun, supaya dibatasi menjadi 10 tahun aja.
“Kita lihat masyarakat setelah 10 tahun penghasilan terus meningkat, dan sayang juga sampai 20 tahun berikutnya ya harusnya bisa dinikmati masyarakat lain yang seharusnya bisa subsidi tapi ketahan,” imbuh Hirwandi.
Kemudian, lanjut blio, BTN juga melonggarkan batasan harga jual rumah KPR subsidi yang saat ini sebesar Rp 180-200 juta, dilonggarkan menjadi sebesar Rp 300-500 juta.
“Kita juga usulkan bisa Rp 500 juta untuk misalnya bebas PPN atau PPhTB, walaupun saat ini ada kebijakan kebebasan PPhTB tapi itu terbatas untuk MBR,” ujar Hirwandi.
Nixon LP Napitupulu selaku Direktur Utama BTN juga nambahin, masih banyak MBT yang belum punya rumah sehingga potensi besar untuk meningkatkan permintaan KPR subsidi.
“Kita dorong bahwa ini jangan berhenti di income Rp 8 juta, karena income Rp 8 juta itu di Indonesia tidak besar juga, tapi juga bisa di-extend Rp 12-15 juta sehingga MBT jadi tidak tanggung lagi, jadi bisa punya rumah,” terangnya.
Nixon bilang, naiknya batas penghasilan MBR ini juga diharapkan bisa menarik para pengembang untuk mengembangkan rumah subsidi yang lebih layak seperti tipe 36 hingga 40.
“Kita dorong supaya skema subsidi KPR jangkauan lebih luas, tapi kualitas rumah juga sudah harus sangat dipikirkan dengan sangat bagus, mumpung pemerintahan baru,” tambah Nixon.
Nah, soal program bikin 3 juta rumah subsidi itu, melibatkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) juga, loh. Nixon bilang, skema pembiayaannya udah diputusin.
Menurut Nixon, kalo biaya buat program 3 juta rumah ini cuma ditanggung sama APBN atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) aja, bakal berat banget. Jadi, dia usul biar dikombinasikan sama subsidi selisih bunga.
“Pemerintah tiap tahun kasih FLPP Rp 19-25 triliun gitu ya kisarannya, kita dengan uang yang sama dijadikan dana abadi, yang kelola dana abadi ini siapa kita usul tetap Tapera,” ungkap dia.
Dia bilang, hitung-hitungan dan suku bunganya udah diputusin meskipun belum bisa dibocorin ke publik. Tapi, BTN sendiri nawarin nasabah biar cuma kena bunga 5 persen, tapi detilnya masih lagi didiskusikan.
“Term of condition juga sama kita minta supaya tetap sama dijamin asuransi pemerintah, DP murah 0-5 persen, pokoknya semua sama fiturnya, tapi yang beda cara kelola funding-nya aja,” tandas Nixon.
Disadur dari kumparan.com