Pemerintah bikin gebrakan baru buat bantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) punya rumah sendiri! Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sama retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) resmi dihapus, lho. Kebijakan ini langsung disahkan abis tiga menteri teken SKB barengan, Senin, 25 November 2024. Mulai Januari 2025, BPHTB & PBG Read more…
Nih, ada berita dari BTN nih. Mereka mau ganti definisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) buat KPR subsidi, lho. Awalnya kan yang dianggap MBR itu yang penghasilannya di bawah 8 juta, tapi sekarang mau dinaikin jadi 8-15 juta. Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar, bilang usulan ini buat nyampein target program pemerintahan Read more…
Di tengah-tengah tren harga rumah yang naik terus tapi gak turun-turun, salah satu opsi yang bisa Kamu ambil buat punya rumah adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. KPR subsidi ini adalah upaya pemerintah biar masyarakat menengah ke bawah bisa punya rumah yang layak pakai. Terus, syaratnya apa aja sih? Landasan Read more…
Masyarakat Indonesia punya antusiasme yang cukup tinggi soal membeli rumah subsidi dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono atau yang kerapa disapa Pak Bas menyampaikan, realisasi FLPP tahun 2023 sudah tersalurkan 100 persen, yakni sebanyak 220.000 unit. Read more…
Sebagai salah satu upaya untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah kini lagi mempertimbangkan buat mengadopsi Flat 35 sebagai skema pembiayaannya. Flat 35 ini sudah berhasil dilaksanakan di Jepang, Flat 35 adalah sebuah skema pinjaman perumahan dengan suku bunga tetap yang disediakan oleh Japan Housing Finance Agency (JHF) Read more…
Memasuki penghujung tahun 2023 ini, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sukses mengalirkan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 26,32 triliun. Anggaran itu dialirkan berdasarkan target tahun 2023 yaitu untuk 229.000 unit rumah sesuai dengan komitmen Kementerian Keuangan. Adi Setianto selaku Komisioner BP Tapera, memberikan apresiasi yang Read more…
Adi Susanto selaku Komisioner BP Tapera bilang, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah salah satu skema yang paling murah dan gampang diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pendapatan maksimal Rp 8 juta per bulan untuk mempunyai tempat tinggal yang layak huni. Menurut blio, FLPP merupakan cara jitu untuk memecahkan Read more…
Seorang pengamat properti sekaligus ahli properti nasional bernama Panangian Simanungkalit menilai, selama ini pemerintah belum ngasih perhatian yang serius buat pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya MBR yang belum punya atau belum menempati tempat tinggal yang layak huni dan berkualitas Presiden Joko Read more…
Selama 13 tahun terakhir, pemerintah udah ngeluarin duit sekitar Rp108,5 triliun buat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dedi Syarif Usman selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), bilang pemerintah udah mendayagunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) buat nguat-in infrastruktur yang mendukung ekonomi dan layanan dasar. “APBN berkontribusi besar Read more…
Enggak semua orang bisa beli rumah, baik yang dari pengembang maupun yang bukan dari pengembang. Mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berjudul Statistik Perumahan dan Permukiman 2022 nih, rumah yang dibeli dari pengembang cuma 4,12 persen, sementara yang beli dari yang bukan pengembang sekitar 4,67 persen. Nah, yang Read more…