Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bilang, pemerintah punya hak buat ambil alih tanah yang sengaja ditelantarkan atau dibiarin gitu saja gak diapa-apain dalam waktu tertentu. Gak cuma tanah HGU atau HGB aja yang bisa diambil, tapi tanah hak milik juga bisa kena kalau udah jelas-jelas ditelantarin.
Ini semua udah diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 soal Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Di situ dijelasin kalau tanah hak milik, HGU, HGB, hak pakai, hak pengelolaan, atau tanah yang dikuasai berdasarkan penguasaan bisa diambil negara kalau bener-bener gak dimanfaatin.
Tanah dianggap telantar kalau dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga:
- Udah dikuasai warga dan jadi perkampungan
- Dikuasai orang lain selama 20 tahun tanpa hubungan hukum sama pemilik aslinya
- Fungsi sosial tanahnya gak dijalanin
Bahkan buat jenis hak lain, kayak hak pakai atau hak pengelolaan, kalau dua tahun gak ada aktivitas juga bisa ditindak.
Ada juga 6 jenis kawasan yang bisa jadi sasaran penertiban tanah telantar, antara lain:
- Tambang
- Kebun
- Kawasan industri
- Pariwisata
- Perumahan skala besar
- Kawasan lain yang pake izin usaha
Tapi tenang, tanah adat dan tanah yang udah masuk ke aset Bank Tanah gak termasuk yang bisa ditertibkan kayak gini.
Proses pengambilalihan tanah telantar ini gak langsung begitu aja. Ada tahapan panjang, sekitar 587 hari. Awalnya BPN ngirim surat peringatan tiap 3 bulan. Kalau tetep gak ada aktivitas, lanjut ke peringatan kedua. Masih gak ada tanggapan, dikasih lagi waktu 6 bulan buat negosiasi. Kalau semuanya gak digubris, barulah tanah itu ditetapkan jadi tanah telantar dan bisa diambil negara.
Soal isu tanah girik atau bersertifikat bakal diambil negara tahun 2026, itu dibantah langsung sama Dirjen PHPT, Asnaedi. Katanya, emang sih girik, verponding, dan hak lama bukan bukti kuat kepemilikan, tapi bisa dijadiin petunjuk asal-usul. Selama tanahnya masih dikuasai dan dipakai pemilik, negara gak bisa asal ambil. Jadi, gak usah panik dulu.
Disadur dari cnnindonesia.com
0 Comments