Pemerintah kembali menyiapkan program sertifikat tanah gratis yang ditargetkan menjangkau 8 juta bidang tanah hingga 2028. Program ini merupakan kerja sama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Tapi perlu dicatat, program ini bukan untuk semua orang. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan, sertifikat gratis hanya diberikan kepada Read more…
Kejahatan mafia tanah masih jadi ancaman serius bagi masyarakat. Karena itu, Kementerian ATR/BPN mengajak warga untuk lebih waspada dan segera melapor kalau menemukan indikasi tanah miliknya diserobot atau menjadi sasaran praktik mafia tanah. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu Read more…
Kalau bicara soal tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, ada satu istilah yang cukup unik: Sultan Ground. Ini bukan tanah biasa, tapi tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang punya aturan khusus—termasuk nggak boleh diperjualbelikan sembarangan. Istilah ini sendiri asalnya dari bahasa Belanda, Sultanaat Grond, yang kemudian dikenal luas di masyarakat sebagai Read more…
Banyak keluarga yang nunda pembagian tanah warisan. Alasannya macam-macam—biar simpel, nunggu waktu yang pas, atau belum ada kesepakatan. Tapi kalau dibiarin terus, ini justru bisa jadi sumber masalah besar. Soalnya, selama tanah masih atas nama orang tua atau pewaris dan belum dibagi resmi, status kepemilikannya belum jelas. Ujung-ujungnya, rawan banget Read more…
Belakangan di tengah-tengah bulan suci Ramadhan yang penuh berkah ini malah muncul kegelisahan baru di masyarakat. Banyak orang mulai bertanya: kalau punya tanah tapi dibiarkan kosong, apakah bakal disita negara? Waduh, jadi berabe nih! Kekhawatiran ini mencuat setelah pemerintah makin aktif menertibkan tanah terlantar di berbagai daerah. Kekhawatiran itu bakal Read more…
Bayangin deh, rumah sudah dibayar lunas, bahkan sudah ditempati berbulan-bulan, tapi sertifikatnya nggak juga dikasih. Persis kayak yang kejadian di DIY, waktu sejumlah ibu-ibu datangi Mapolda karena sertifikat rumah mereka belum turun juga. Rumahnya sudah dihuni sejak 2023, tapi bukti kepemilikannya masih menggantung. Wajar kalau emosi naik. Soalnya, beli rumah Read more…
Pembangunan makin dikebut, tapi di sisi lain sawah makin terdesak. Alih fungsi lahan terus kejadian, pelan-pelan ngurangin ruang produksi pangan nasional. Buat ngerem kondisi ini, pemerintah resmi keluarin Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, ganti aturan lama tahun 2019. Intinya jelas: sawah harus dilindungi lebih Read more…
Masalah perizinan lagi-lagi bikin pengembang perumahan geleng-geleng kepala. Di saat proyek sebenarnya sudah siap jalan, baik dari sisi teknis maupun pasar, aturan soal tata ruang dan status lahan justru berubah mendadak. Alhasil, suplai perumahan jadi tersendat dan banyak proyek terpaksa berhenti. Keluhan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama Pesona Kahuripan Read more…
Pemerintah lagi ngerapiin fondasi tata kelola perumahan nasional. Kali ini, Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi ngerilis Peraturan Menteri PKP Nomor 18 Tahun 2025. Aturan ini fokus ke penguatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman lewat skema Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau PBBR. Permen ini jadi turunan langsung Read more…
Buat yang lagi kepikiran buat beli rumah di tahun 2026 ini, ada kabar baik lho buat Kamu-kamu. Pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sampai akhir 2026. Artinya, beli rumah bisa bebas PPN, asal syaratnya terpenuhi. Aturan ini tertuang dalam PMK Nomor 90 Tahun 2025 dan Read more…