Isu perumahan rakyat di Indonesia ternyata nggak sesimpel bangun rumah sebanyak-banyaknya. Menurut pengamat perumahan dari Institut Teknologi Bandung, Mohammad Jehansyah Siregar, pemerintah perlu evaluasi besar-besaran dari sisi sistem, bukan cuma fisik bangunan.
Selama ini, pembangunan perumahan lebih banyak diserahkan ke mekanisme pasar. Akibatnya, arah pembangunan jadi nggak terkontrol dan cenderung ngikutin kepentingan bisnis properti.
Harus Ada Peran Pemerintah yang Lebih Kuat
Menurut Jehansyah, pemerintah seharusnya jadi “dirigen” alias pengatur utama sistem perumahan. Jadi nggak cuma bangun rumah, tapi juga mikirin hal lain seperti:
- Koneksi ke transportasi umum
- Campuran kelas ekonomi dalam satu kawasan
- Lingkungan yang sehat dan nggak tersegregasi
Kalau ini nggak diatur, yang terjadi justru pemisahan antara kawasan elit dan kawasan kumuh.
Program 3 Juta Rumah Dinilai Belum Matang
Program 3 juta rumah yang digagas Prabowo Subianto lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga dikritik.
Masalahnya, program ini dianggap masih fokus ke jumlah, bukan kualitas sistem. Pembangunan jadi terkesan tambal sulam (piecemeal), dan rumah cuma dilihat sebagai komoditas bisnis.
Dampaknya:
- Muncul kantong kemiskinan di kota
- Perumahan elit makin eksklusif
- Transportasi dan hunian nggak nyambung
- Kemacetan makin parah
Bahkan target pembangunan sering nggak tercapai, sementara backlog perumahan terus naik.
Masalah Lahan dan Mafia Tanah
Masalah lain yang nggak kalah serius adalah soal lahan. Data dari Kementerian PKP nunjukin jutaan keluarga masih belum punya rumah atau tinggal di hunian nggak layak.
Sayangnya, banyak tanah negara justru nggak dimanfaatkan maksimal. Bahkan ada yang dikuasai mafia tanah karena lemahnya pengawasan.
Menurut Jehansyah, kalau pemerintah serius, tanah negara harus dipakai buat:
- Perumahan murah di pusat kota
- Hunian terintegrasi dengan aktivitas masyarakat
Solusinya Harus Terencana dan Serius
Sebenarnya aturan udah ada, tapi implementasinya yang masih lemah. Perlu penguatan lembaga, pengawasan, dan perencanaan matang biar program perumahan benar-benar jalan.
Intinya, kalau mau beresin masalah perumahan rakyat, nggak cukup cuma bangun rumah. Harus dibenahi dari sistem, tata kota, sampai pengelolaan lahannya.
Disadur dari kompas.com
0 Comments