Investasi Properti
Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) blak-blakan belum ada realisasi investasi di IKN Nusantara dari pihak swasta. Masih baru sebatas komitmen letter of intent (LOI).
Basuki menilai, tak sedikit investor belum mewujudkan investasi di IKN lantaran terganjal soal tanah. Skema pembelian tanah di IKN masih dianggap belum jelas bagi investor. Seperti diketahui, investasi proyek IKN di Kalimantan Timur itu akan ditangani oleh Badan Otorita IKN Nusantara
“Kalau investasi dengan Otorita bos urusannya. Kan sudah ada yang masuk LoI, lewat saya sudah beberapa LoI kita serahkan ke Otorita. Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan Otorita,” ungkap Basuki saat ditemui di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/4/2023).
Perlu diketahui, tanah di IKN dibagi menjadi dua jenis, pertama barang milik negara yang kedua aset dalam penguasaan (ADP) yang diserahkan kepada Otorita IKN.
Hal tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
Aset tanah barang milik negara di IKN ditangani langsung oleh Otorita IKN. Sedangkan untuk aset ADP diserahkan kepada Otorita IKN dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
Otorita IKN memiliki kewenangan untuk memberikan hak atas tanah (HAT) pada tanah HPL-nya ke pengusaha. Bisa dalam wujud Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan juga hak pakai.
Dalam pasal 16 ayat 5 diterangkan Otorita IKN diberikan hak pengalokasian, penggunaan, pemanfaatan, pengalihan, dan pelepasan serta penghapusan aset atas bagian tanah HPL yang diberikan di IKN.
Basuki mengaku, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal turun tangan mengajak para investor potensial berkunjung bersama ke IKN agar para investor segera menanam modal di IKN.
“Makanya Pak Presiden itu mau ke sana, kan sudah dibikin RDTR-nya maksudnya ini lho membangun apa di sini sini bisa,” jelas Basuki.
Ganjalan tahun politik
Diberitakan mendekati tahun politik 2024 ini investor mulai menahan diri untuk berinvestasi. Tetapi, Basuki menegaskan hal tersebut tak akan berpengaruh. Pembangunan IKN melalui investasi swasta akan tetap berjalan.
“Oh iya lanjut tahun 2024, kalau saya nggak ada urusan ke situ. Kita tetap yakinkan semua investor untuk jalan terus,” ujar Basuki.
Sebelumnya, Basuki mendapatkan mandat dari Jokowi untuk menyiapkan peta khusus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di IKN. Di dalam RDTR tersebut terperinci, zona-zona lahan yang akan dimanfaatkan di IKN. Mulai dari zona yang mau digunakan dan dibangun pemerintah, maupun lahan yang potensial dikerjakan oleh para investor.
“Jadi karena tujuannya beliau (Jokowi) mau kumpulkan potential investor yang ingin investasi di IKN, gunanya apa peta itu? Jadi kalau ada investor yang mau bangun hotel di mana itu? Tinggal tunjuk ini ini ini, rumah sakit di situ, lapangan golf di situ,” terang Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023) yang lalu.
Disadur dari detik.com
