Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera mengembangkan rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Iwan Suprijanto selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan menyebutkan, pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN akan menggunakan teknologi pracetak modular dan volumetrik.
Teknologi ini merupakan teknologi yang sama yang digunakan untuk mendirikan hunian tetap (huntap) pasca bencana gempa Cianjur. Dengan teknologi pracetak modular ini, maka waktu yang diperlukan untuk penyelesaian konstruksi bisa dipangkas.
“Masih tender dan diperkirakan akan terkontrak pada awal Juli 2023,” terang Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta pada Selasa (13/6/2023).
Pembangunan 47 tower rusun ASN porsi Pemerintah ini akan membutuhkan pagu anggaran Rp 9,4 triliun secara Multi Years Contract (MYC) 2023-2024.
Sebanyak Rp 3,7 triliun anggaran pembangunan rusun ASN IKN tersebut, Lanjut Iwan, berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
Tak hanya rusun ASN, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan pun juga sedang dalam proyek pengerjaan rumah tapak menteri di IKN sebanyak 36 unit. Perkembangan pembangunan rumah tapak menteri di IKN tembus 11% dengan sebanyak 14 unit sudah mulai konstruksi.
Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelontorkan untuk pengerjaan rumah menteri di IKN adalah Rp 520,46 miliar secara MYC 2022-2024. Rumah menteri IKN dijadwalkan siap huni pada Juni 2024 nanti, seiring dengan pemindahan ibu kota negara dari Kota Jakarta ke IKN tahap pertama.
Rumah menteri didirikan di lokasi persil 104 dengan luas 10,6 hektar, dan persil 105 dengan luas 9,1 hektar. Tempat tinggal berbentuk rumah tapak ini mempunyai 2 tipe, yakni tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi.
Disadur dari kompas.com