Pemerintah lagi menggencarkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan kali ini nyasar ke urusan rumah dinas buat pejabat. Otorita IKN bilang kalau di tahun 2026 bakal mulai bangun komplek perumahan khusus buat anggota DPR RI dan Mahkamah Agung (MA).
Nilai proyeknya gak main-main, tembus Rp 4,42 triliun coy! Anggaran ini masuk dalam paket tambahan Rp 14,92 triliun yang diajuin Otorita IKN biar pembangunan ibu kota baru bisa lebih dipercepat lagi.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, bilang kalau pembangunan rumah dinas ini bakal pake sistem kontrak multi-years alias kontrak tahun jamak. Jadi gak langsung kelar setahun, tapi dikerjain bertahap. Bentuk huniannya ada dua: rumah tapak dan rumah susun. Gak cuma buat para anggota DPR dan MA aja, tapi juga bakal disediain buat para personel TNI/Polri yang bertugas di kawasan IKN.
Selain rumah dinas, sejak 2025 Otorita IKN juga udah mulai menggarap gedung baru buat kantor legislatif dan yudikatif. Proyek gedung ini aja butuh Rp 4,73 triliun. Nantinya, gedung-gedung ini bakal jadi pusat aktivitas DPR dan MA di ibu kota baru.
Bukan cuma gedung, ada juga tambahan anggaran buat bikin infrastruktur pendukung: akses jalan, jaringan utilitas, sampai fasilitas umum di sekitar kawasan legislatif dan yudikatif. Totalnya Rp 5,17 triliun. Ditambah lagi penataan kawasan pusat pemerintahan yang nilainya Rp 600 miliar.
Menurut Bimo, alasan Otorita IKN minta tambahan anggaran gede ini karena ada gap antara kebutuhan dan duit yang tersedia. Proyek yang udah masuk tender nilainya Rp 20 triliun, sementara alokasi anggaran buat 2025 baru Rp 6,2 triliun plus tambahan ABT Rp 3,6 triliun. Jadi masih minus sekitar Rp 14,92 triliun.
Makanya, Otorita IKN resmi ngajuin permohonan tambahan dana ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. Kata Bimo, ini bukti keseriusan pemerintah buat nyiapin fasilitas lengkap, termasuk rumah dinas, biar nanti pas gedung-gedung utama selesai, pejabat udah siap pindah dengan nyaman.
Targetnya, pembangunan rumah dinas, gedung DPR-MA, dan infrastruktur lain bisa jalan bareng, jadi pas waktunya pindah, semua fasilitas udah beres. Harapannya, tahun 2028 IKN bener-bener bisa berdiri sebagai pusat politik dan administrasi negara.
Disadur dari kompas.com
0 Comments