Tekanan ke pengembang rumah subsidi makin kerasa belakangan ini. Biaya bangun rumah terus naik, sementara harga jual rumah subsidi lewat skema FLPP udah dipatok pemerintah dan nggak bisa digerak-gerakin. Alhasil, pengembang makin kepepet karena Rencana Anggaran Biaya makin susah dijaga.
Ketua Umum DPP HIMPERRA, Ari Tri Priyono, bilang kondisi ini udah masuk fase serius. Setiap kali harga material naik, dampaknya langsung motong margin pengembang. Nggak ada ruang buat naikin harga, tapi biaya terus jalan naik.
Menurut Ari, mau nggak mau keuntungan pengembang yang jadi korban. Rumah FLPP harganya sudah ditetapkan pemerintah, jadi semua lonjakan biaya otomatis ditanggung pengembang. Di sisi lain, pengembang juga nggak bisa asal ngurangin kualitas bangunan. Spesifikasi rumah subsidi sudah diatur dan diawasi ketat, jadi opsi efisiensi ekstrem hampir nggak ada.
Karena itu, HIMPERRA mendorong pemerintah supaya segera mengkaji ulang harga rumah subsidi. Kalau harga FLPP nggak direview, dikhawatirkan banyak pengembang yang nggak kuat bertahan. Ari menyebut, kondisi sekarang sudah sampai di titik di mana beban biaya sulit ditahan lebih lama.
Di tengah tekanan ini, sebagian pengembang mulai cari napas lewat proyek non-subsidi. Segmen komersial masih punya sedikit ruang buat penyesuaian harga, walau tetap tergantung strategi masing-masing perusahaan. Ari menyebut, kenaikan harga di sektor komersial bisa sekitar 5 persen, tapi itu pun nggak bisa jadi solusi utama buat nutup beban di proyek subsidi.
Lonjakan biaya paling terasa datang dari material berbasis sumber daya alam. Ari bilang, harga batu kali untuk pondasi bahkan ada yang naik lebih dari 50 persen, bahkan mendekati 100 persen. Batu split yang jadi bahan utama campuran beton juga ikut melonjak, dengan kenaikan sekitar 30 sampai 40 persen, bahkan lebih di beberapa daerah.
Masalahnya bukan cuma harga, tapi juga ketersediaan. Beton siap pakai atau ready mix sekarang bukan cuma mahal, tapi juga susah didapat karena harus antre panjang. Ini bikin proses pembangunan makin ribet dan nggak efisien.
Sementara itu, harga semen relatif masih stabil. Tapi pasir dan batuan alam justru jadi sumber masalah utama. Pasokannya makin terbatas, terutama di Jawa Barat. Ari menilai kebijakan penghentian izin tambang pasir dan batuan oleh pemerintah daerah ikut memperketat suplai.
Meski paham tujuan kebijakan tersebut, Ari menegaskan dampaknya ke sektor properti cukup berat. Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa penyesuaian harga FLPP, pengembang rumah subsidi bisa makin tertekan dan berisiko berhenti produksi.
Disadur dari cnbcindonesia.com
0 Comments