Usul 220.000 Unit, Tapi Alokasi FLPP yang Di-ACC Cuma 166.000 Unit

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan (DJPI) ngusulin alokasi FLPP buat tahun 2024 sebanyak 220.000 unit rumah, tapi sayangnya cuma 166.000 unit aja yang di-acc sama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam 5 tahun, targetnya sebanyak 900.000 unit rumah, itu pun masih kurang buat kebutuhan hunian masyarakat. “Kita optimalkan yang ada, Read more…

Chapter Baru Rumah Subsidi, Pembiayaan Bakal Fokus ke Bangunan Hijau

Nah, isu perubahan iklim yang lagi rame ini ternyata berdampak ke mana-mana, termasuk di sektor perumahan subsidi yang bakal didorong biar jadi lebih hijau. Sebagaimana yang disampaikan langsung oleh Haryo Bekti Martoyoedo, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan. “Nanti kita dorong ke sana karena sekarang Read more…

Developer Berharap Pemerintah Bisa Lebih Memperhatikan Hunian MBR

Pemerintah diharap bisa lebih merhatiin lagi soal segmen perumahan masyarakat Indonesia yang masuh dalam golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Maksudnya apa? Maksudnya adalah biar bantuan rumah subsidi bisa mengakomodir lebih banyak kebutuhan kawan-kawan Kita yang masuk dalam golongan MBR. For your information, belum lama ini pemerintah mengerek harga rumah subsidi Read more…

Menteri PUPR dan Bappenas Putar Otak Tekan Backlog Perumahan

Basuki Hadimuldjono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berusaha buat nge-press angka backlog perumahan yang sudah tembus 12,7 juta unit. Blio mengaku bakal menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Apalagi, salah satu visi Indonesia buat 2045 nanti adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan menyediakan hunian layak Read more…

Godok Aturan Harga Rusun Subsidi, PUPR Bakal Bikin Hunian Vertikal Jadi Lebih Murah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lagi menggodok aturan baru soal batasan harga dan ukuran rusun subsidi nih. Pasca rilisnya Kepmen PUPR No. 689/KPTS/M/2023 tentang batasan harga jual rumah tapak, sekarang pemerintah lagi mengkaji aturan buat rusun bersama dengan Kementerian Keuangan. Herry Trisaputra Zuna selaku Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Read more…

× #WAAjaDulu