Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sepakat memperkuat kerja sama buat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lewat kolaborasi ini, keluarga penerima manfaat program pemenuhan gizi yang masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berpeluang mendapat akses prioritas ke sejumlah program perumahan rakyat.
Kerja sama ini muncul setelah BGN menemukan berbagai persoalan keluarga penerima manfaat di lapangan. Saat membuka posko pengaduan terkait program gizi, ternyata keluhan yang masuk nggak cuma soal makanan. Banyak juga yang cerita soal kondisi ekonomi dan tempat tinggal yang belum layak.
Menurut Kepala BGN Sudaryono, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan program perumahan yang sesuai kebutuhan. Karena itu, BGN menggandeng Kementerian PKP supaya keluarga yang membutuhkan bisa mendapat bantuan secara lebih tepat sasaran.
Tiga Program Jadi Andalan
Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut positif kolaborasi tersebut. Menurutnya, penyediaan hunian layak nggak bisa dipisahkan dari upaya meningkatkan gizi dan kondisi ekonomi keluarga.
Ada tiga instrumen utama yang disiapkan pemerintah. Pertama, rumah subsidi, baik rumah tapak maupun rumah susun. Kedua, Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan untuk membantu masyarakat mendapatkan pembiayaan. Ketiga, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias program bedah rumah bagi masyarakat yang rumahnya butuh diperbaiki.
Rumah Subsidi dan Rusun Terus Dikebut
Pemerintah juga terus mendorong pembangunan rumah tapak dalam jumlah besar. Selain itu, pembangunan rumah susun ikut dikembangkan, salah satunya dengan memanfaatkan lahan milik instansi yang sudah nggak digunakan.
Konsepnya, koordinasi lintas kementerian dan BUMN dimaksimalkan supaya lahan yang tersedia bisa dimanfaatkan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat yang membutuhkan.
Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pekerja sektor informal, pemerintah juga menyiapkan akses pembiayaan yang lebih mudah. Harapannya, mereka tetap punya kesempatan memiliki rumah tanpa terbebani skema pembiayaan yang sulit dijangkau.
Bedah Rumah Ditargetkan Mulai 2027
Program bedah rumah ditargetkan mulai disalurkan pada awal 2027. Pemerintah ingin prosesnya lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan memangkas berbagai jalur birokrasi yang dianggap bikin penyaluran lambat.
Tapi bantuan nggak berhenti di urusan bangunan. Pemerintah juga menyiapkan program lanjutan supaya keluarga penerima bisa makin mandiri secara ekonomi.
Salah satunya berupa sertifikat tanah gratis lewat kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN. Ada juga akses permodalan melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) dan bank penyalur KUR.
Jadi, konsepnya bukan cuma memperbaiki rumah, tapi juga membantu keluarga punya tempat tinggal yang lebih layak sekaligus memperkuat kondisi ekonominya.
Disadur dari kompas.com
0 Comments