Wamen PKP, Fahri Hamzah, blak-blakan ngaku kalau Program 3 Juta Rumah sampai sekarang masih stuck alias belum ada progres berarti. Program yang isinya pembangunan sama renovasi rumah ini, menurut dia, emang susah banget nyampe target.
Pas rapat bareng Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan (IPK), Fahri minta maaf langsung ke Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), karena target kayak renovasi rumah, penataan kawasan, sama penyediaan prasarana umum (PSU) masih nihil.
“Tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU masih nol gitu. Kita ini nampak sibuk ngurus CSR, ngurus macam-macam padahal itu bukan KPI kita,” ucap Fahri di Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Fahri cerita, salah satu indikator kinerja utama (KPI) Kementerian PKP itu ya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) buat renovasi rumah. Tapi sampai sekarang nggak jalan karena regulasi baru keluar tapi belum ada juknis sama sosialisasinya. Dia ngaku, realisasinya bakal susah banget dalam waktu dekat, walaupun tetep diusahain.
“Ya kita usahakan lah (pelaksanaan BSPS), tapi saya terus terang saja karena ini adalah anggaran yang harusnya mulai Januari bisa dieksekusi sampai sekarang belum jalan ya. Saya minta maaf tadi, saya bilang ini memang KPI inti kita belum,” ungkapnya.
Dia juga tegaskan, urusan rumah subsidi lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) itu bukan kerjaan Kementerian PKP, tapi wewenangnya BP Tapera. Soalnya dana FLPP dari Kementerian Keuangan, jadi nggak seharusnya jadi KPI Kementerian PKP.
“Tapera itu kan institusi di luar kita. Kok kayak dia yang dominan, kayak FLPP segala-galanya loh. FLPP itu kan di luar kita” ungkapnya.
Fahri bilang, untuk anggaran 2025, program 3 Juta Rumah masih belum ada perkembangan. AHY sendiri rencananya bakal evaluasi pelaksanaan APBN buat nyari tahu masalahnya di mana.
Untuk 2026, BSPS ditargetin bisa cover 2 juta unit rumah dengan anggaran Rp43,6 triliun. Selain itu, ada juga rencana kasih subsidi tanah buat pembangunan di lahan pemerintah, termasuk pinggiran sungai.
“Kita mundur 25-30 meter lalu dibangun rumahnya dihadapkan ke sungai, nggak boleh lagi ada saluran pembuangan ke sungai. Naik misalnya 3-5 tingkat, bersih sungainya. Tanah ada, sungai bersih, tanah murah dapat, sungainya bersih, kotanya indah. Itu hal-hal yang merupakan skema lanjutan nanti di luar yang 2 juta BSPS,” tuturnya.
Disadur dari detik.com
0 Comments