Kalau ngomongin Jakarta, banyak orang langsung kepikiran gedung tinggi dan kawasan modern. Tapi di balik itu, ternyata masih ada masalah besar soal kualitas rumah. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 54,6 persen rumah tangga di DKI Jakarta masih menggunakan atap asbes, angka yang jadi salah satu tertinggi di Indonesia. Posisi Jakarta cuma kalah dari Kepulauan Bangka Belitung yang mencapai 56,7 persen.
Masalahnya, asbes bukan sekadar soal bahan bangunan. Material ini sudah tidak masuk dalam kriteria rumah layak huni karena dinilai kurang memenuhi standar ketahanan bangunan sekaligus aspek kesehatan.
Kenapa Atap Asbes Jadi Sorotan?
Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, rumah layak huni dinilai dari empat komponen utama, yaitu ketahanan bangunan, luas lantai yang cukup untuk penghuni, akses air minum layak, dan sanitasi yang memadai.
Untuk urusan atap, material seperti beton, genteng, seng, serta kayu atau sirap masih masuk kategori layak. Sementara asbes dianggap tidak memenuhi standar, termasuk dalam acuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menyoroti dampaknya terhadap kesehatan.
Artinya, meski rumah terlihat kokoh dari luar, penggunaan atap asbes tetap bisa membuatnya belum masuk kategori layak huni menurut indikator BPS.
Kondisi Nasional Mulai Membaik
Kabar baiknya, secara nasional kondisi perumahan Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Pada 2026, persentase rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni naik dari 68,4 persen menjadi 70,3 persen.
Ketahanan bangunan juga ikut meningkat, dari 87,1 persen pada 2025 menjadi 87,52 persen pada 2026. Meski begitu, masih ada tantangan besar, terutama soal sanitasi. Di beberapa wilayah seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, praktik buang air besar sembarangan masih cukup tinggi.
Jutaan Rumah Masih Perlu Diperbaiki
PR terbesar ternyata bukan cuma soal orang yang belum punya rumah, tapi juga kualitas rumah yang sudah ditempati. BPS mencatat backlog II, yaitu rumah milik sendiri yang kondisinya belum layak huni, masih mencapai 18,01 juta rumah tangga atau sekitar 24 persen pada 2026.
Angka itu memang turun dibanding tahun sebelumnya, tetapi masih hampir dua kali lipat lebih besar daripada backlog kepemilikan rumah yang berada di kisaran 9,29 juta rumah tangga.
Karena itu, pemerintah dinilai tidak cukup hanya membangun rumah baru. Perbaikan kualitas jutaan rumah yang sudah dihuni masyarakat juga harus jadi prioritas, mulai dari material bangunan yang lebih aman, akses air bersih, hingga sanitasi yang layak.
Disadur dari kompas.com
0 Comments