Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan pengadaan tanah tidak terdaftar dan tanah adat bisa terlaksana dengan adil.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi internasional bertajuk Global Trends on Compulsory Acquisition of Unregistered and Customary Lands di Jakarta pada Kamis (1/12/2022) oleh Embun Sari selaku Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP)
Embun menyampaikan, Kementerian ATR/BPN ditunjuk negara sebagai pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan bagi kepentingan umum, sehingga harus dapat bekerja lebih cepat, efisien, dan transparan.
Maka dari itu, penilai publik sebagai mitra independen dalam pengadaan tanah juga harus sanggup bekerja lebih profesional.
“Kerja sama yang baik antara ATR/BPN dan penilai publik diharapkan mampu mewujudkan pengadaan tanah yang menjunjung nilai-nilai kemanusian dan keadilan,” katanya, Senin (12/5/2022).
Tujuan digelarnya konferensi adalah untuk memperkuat pengetahuan dari para pemangku kepentingan. Tak terkecuali para pegawai pemerintah dan mitra pembangunan terkait penilaian hingga kompensasi yang adil dalam pengadaan tanah tidak terdaftar serta tanah ulayat atau hak serupa dari masyarakat hukum adat.
Konferensi internasional ini juga mengupas soal bagaimana praktik pengadaan tanah dapat ditingkatkan untuk mengatasi pembangunan yang tertunda dan konflik sosial.
Dalam kesempatan yang sama, Bolormaa Amgaabazar selaku perwakilan dari World Bank Operations Manager for Indonesia and Timor Leste, juga berharap konferensi internasional dapat membagikan pengalaman dan inovasi yang berguna dari negara-negara lain untuk mengeksplorasi praktik-praktik yang dapat diimplementasikan di lapangan.
Juga terkait soal bagian-bagian di mana peraturan yang sudah ada mengenai pengadaan lahan mungkin dapat diperkuat.
“Bank Dunia siap untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam menjalankan inisiatif terkait akuisisi lahan yang sedang berjalan maupun pada masa mendatang, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang tanggap perubahan iklim,” ujar Amgaabazar.
Disadur dari kompas.com