Gandeng Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun rumah susun (rusun) di Kota Bekasi, Jawa Barat untuk masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal.
Satu tower rusun tersebut didirikan di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Rusun tersebut dikerjakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan perumahan (BP2P) Jawa II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2021. Ongkos sewanya pun sangat terjangkau, cuma ceban alias Rp 10.000 per bulan.
“Rusun tersebut dibangun sebanyak satu tower setinggi lima lantai dan memiliki hunian tipe 24 MBR khusus sebanyak 93 unit yakni 88 unit reguler dan 5 unit difabel dengan kapasitas hunian sebanyak 362 orang. Kami juga melengkapi Rusun ini dengan meubelair yang terdiri dari meja, kursi, lemari, dan tempat tidur susun di setiap huniannya. Total nilai anggarannya sebesar Rp 34,5 miliar,” ungkap Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, (14/2/2023),
Iwan memaparkan, Rusun Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi yang diperuntukkan khususnya bagi eks gepeng (gelandangan dan pengemis). Rusun tersebut terletak di Jalan H.M Joyomartono No. 19 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan untuk kelengkapan meubelairnya dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.
Iwan menyampaikan, saat ini Kementerian PUPR juga tengah merampungkan pembangunan rusun serupa di Jakarta Timur dan Kota Solo. Dia berharap dukungan dari kementerian/ lembaga terkait serta pemerintah daerah guna mendukung proses pembangunan rusun untuk MBR tersebut.
“Kami siap mendukung Kementerian Sosial untuk membantu MBR memiliki hunian layak dan terjangkau,” paparnya.
Sementara itu, Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial menyampaikan bahwa pembangunan rusun ini merupakan salah satu wujud perhatian pemerintah kepada MBR agar mereka dapat memiliki tempat tinggal yang layak.
“Kami siap mengelola Rusun ini dan nantinya masyarakat yang terdata akan dikenakan biaya sewa untuk tinggal di Rusun tersebut hanya Rp 10.000 per bulan. Saat ini sebanyak 93 kepala keluarga telah terdata untuk tinggal di rusun tersebut dan diharapkan mereka bisa berusaha untuk dapat meningkatkan perekonomiannya,” ungkapnya.
Disadur dari detik.com
0 Comments