Beli Properti

Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru yang memungkinkan kepemilikan properti bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia melalui Peraturan Perundang-Undangan (Perppu) Cipta Kerja alias Omnibuslaw. Tetapi sayangnya, sampai detik ini angka pembeliannya belum memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan.

Suyus Windayana selaku Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN menyebutkan, realisasi dari transaksi pembelian hunian oleh orang asing saat ini masih terbilang rendah.

“Aturan-aturan lama sudah ada, tapi dengan relaksasi ini ternyata antusiasme orang asing belum ada,” ungkap Suyus, dalam Indonesia CEO & Leader Forum 2023 by Rumah.com, di The Langham Hotel SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (16/5/2023).

“Data saya tidak terlalu bagus. Sementara ini, pertumbuhannya tidak terlau bagus. Dari 2021, 2022, sampai 2023 tidak terlalu bagus mengenai kepemilikan orang asing,” imbuhnya.

Padahal, pemerintah sendiri sudah merilis beberapa pembaruan kebijakan melalui regulasi baru, salah satunya adalah Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 1241/SK-HK.02/IX/2022 tentang Perolehan dan Harga Rumah Tempat Tinggal/Hunian Untuk Orang Asing. Regulasi ini memberikan kemudahan bagi para WNA yang hendak membeli properti di Indonesia.

Karena itulah, pihaknya masih terus mempelajari alasan dibalik antusiasme yang rendah dari masyarakat menyangkut aturan-aturan baru ini. Jika ternyata inti permasalahannya terdapat pada birokrasi di instansi-instansi pertanahan pemerintah, maka ia akan turun tangan.

“Kalau kendalanya di kantor BPN nanti akan saya cek kantor mana yang tidak melayani transaksi jual beli atau PPAT mana yang tidak mau melaksanakan, itu saya akan monitor,” ungkap Suyus.

“Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi permasalahan nanti kita lakukan perbaikannya. Apabila ada aturan yang mungkin menjadi bottle neck terhadap proses, saya dengan senang hati untuk segera menyelesaikan itu supaya hunian orang asing ini bisa segera terealisasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Ignesjz Kemalawarta selaku Wakil Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI) Bidang Peraturan dan Regulasi Properti menyampaikan, perlu adanya stimulus melalui sosialisasi lebih lanjut menyangkut realisasi aturan ini.

Ignesjz menilai, masalahnya bukan terdapat pada regulasinya, tetapi pada pelaksanaannya. Soal syarat dan prosedur kepemilikan properti bagi konsumen asing sendiri dia menilai saat ini sudah jauh lebih dimudahkan.

“Bukannya diaturannya, tapi dipelaksanaannya,” ungkap Ignesjz.

Jika permasalahan bisa diatasi, maka pelaksanaan aturan ini bakalan mampu menunjang pertumbuhan industri properti di Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan investasi. Maka dari itu, aturan ini disambut baik oleh para pelaku usaha di industri properti.

Disadur dari detik.com

Leave A Reply