Pembiayaan Properti

Ditjen Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mewartakan bahwa realisasi bantuan pembiayaan hunian atau perumahan telah tembus Rp13,78 triliun per 7 Juli 2023.

Herry Trisaputra Zuna selaku Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengungkapkan bahwa persentase capaian realisasi tersebut telah menggapai 45,83 % dari total rencana anggaran sebesar Rp30,58 triliun.

“Kinerja subsidi bantuan pembiayaan perumahan mencapai 106.373 unit atau 45,83 persen,” terangnya dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, Senin (10/7/2023).

Menurut Herry, realisasi bantuan tersebut disalurkan lewat 4 skema utama. Pertama, skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dengan total anggaran mencapai Rp11,6 triliun atau 47,15 % telah mencapai 103.749 unit dari total target 220.000 unit.

Lalu, skema subsidi selisih bunga (SSB) atau subsidi selisih margin telah mencapai realisasi sebesar 99,41% dengan total anggaran mencapai Rp1,41 triliun

“Subsidi selisih bunga ini hanya untuk pembayaran penerbitan KPR tahun-tahun sebelumnya, jadi secara produk tidak bertambah,” imbuhnya.

Kemudian, skema subsidi bantuan uang muka (SBUM) dengan total anggaran terealisasi Rp 380 miliar atau 42,59% telah mencapai 93.701 unit dari target sebanyak 220.000 unit.

Sedangkan melalui skema tabungan perumahan rakyat (Tapera) dikatakan telah tersalurkan anggaran Rp 390 miliar atau 21,73% dan mencapai 2.624 unit dari target 12.072 unit.

Seiring dengan hal tersebut, DJPI juga turut menyampaikan komitmennya untuk melakukan upaya percepatan realisasi anggaran tahun 2023.

“Upaya percepatan realisasi anggaran DJPI meliputi mempercepat penyelesaian administarsi dan revisi anggaran, percepatan pelaksanaan sesuai target dan batas waktu penyelesaian dengan meningkatkan monitoring dan serta meningkatkan koordinasi antar unit kerja dan satker,” tandasnya.

Disadur dari bisnis.com

Leave A Reply