Pembiayaan Properti
Diberitakan pemerintah China mulai mengambil tindakan dalam mengatasi masalah krisis properti yang sudah berlangsung sejak 1 satu tahun terakhir.
Akhir November kemarin, pemerintah China telah mengeluarkan regulasi yang ditujukan kepada bank-bank dalam negeri, mayoritas bank milik negara, untuk memberikan pinjaman kepada developer properti.
Maksud dari pinjaman ini adalah agar para developer dapat menyelesaikan pembangunan proyek-proyek yang sempat terhenti atau mangkrak setelah kesulitan melunasi hutang dan terdampak pandemi Covid-19.
Berbeda dari pinjaman-pinjaman sebelumnya, pada pinjaman kali ini developer boleh meminjam uang pada bank untuk melanjutkan proyek sekaligus menarik investor, kemudian melunasi hutangnya pada kemudian hari ketika keadaan ekonomi perusahaan sudah mulai pulih.
“Sektor properti di China berkaitan dengan banyak sektor industri lainnya, jadi pengembangan properti yang baik adalah salah satu tolok ukur kesuksesan ekonomi negara,” ucap Yi Gang selaku Kepala Bank Sentral seperti dilansir dari nytimes.com.
Sejak regulasi ini berlaku, The Industrial and Commercial Bank of China mencatat telah memberikan pinjaman sebesar 91 miliar dollar AS atau Rp 1.423 triliun kepada 12 developer properti.
Bank of Communications juga mencatat telah memberikan pinjaman sebesar 14 miliar dollar AS atau ekuivalen Rp 219 triliun kepada developer properti terbesar di China, Vanke.
Selain meminjamkan uang kepada developer, kementerian ekonomi negeri asal Panda ini juga memberikan keringanan pajak bagi konsumen yang membeli rumah baru dalam waktu satu tahun setelah menjual rumah sebelumnya.
Diketahui, krisis properti ini dimulai sejak Presiden Xi Jinping membatasi peminjaman dan pendanaan pada developer properti sejak tahun lalu yang membuat developer kesulitan membayar hutang dan obligasi.
Kesulitan ini akhirnya mengakibatkan developer terpaksa memberhentikan pengerjaan proyek yang direspon dengan aksi mogok bayar oleh pembeli.
Disadur dari kompas.com