Pembiayaan Properti

upaya mengejar backlog perumahan sekaligus mendukung pembangunan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pemerintah mengusung beberapa program strategis yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan rumah layak serta infrastruktur pendukung untuk masyarakat. 

“Kami juga memiliki sejumlah program unggulan di sektor perumahan. Jadi hasil pembangunan yang dilaksanakan Kementerian PUPR bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh Indonesia,” ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah dikutip dalam keterangan resmi, Selasa (31/1/2023).

Zainal menerangkan, terdapat beberapa program di bidang perumahan yang akan dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2023.

Program-program tersebut antara lain yakni pembangunan rumah susun (Rusun), rumah khusus (Rusus), serta rumah swadaya dan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). 

Menurut data Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, alokasi anggaran untuk pembangunan Rusun tahun 2023 adalah sebesar Rp 2 triliun dengan target sebanyak 5.379 unit.

Pembangunannya mencakup untuk tempat tinggal pekerja konstruksi IKN yang didirikan sebanyak 22 tower atau 1.040 unit senilai Rp596,51 miliar.

Selain di IKN, pembangunan Rusun juga tersebar di beberapa wilayah meliputi Rusun Yayasan Al Muslim Peusangan (Aceh), Ponpes Ali Baharudin (Sumut), RSUD Raden Mattaher (Jambi), Rusun Ponpes Al Anwar Bangkalan (Jatim), Rusun Institut Teknologi Keling Kumang (Kalbar), Rusun Ponpes Kasypul Anwar (Kalsel). 

Menteri PUPR menyebutkan, Kemudian adalah Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir (Sumsel), Rusun Institut Teknologi Sumatera (Lampung), Rusun RSUD Ir. Soekarno (Babel), Rusun STAIN Kendari Kampus II (Sultra), Rusun Kementerian Keuangan Jayapura dan Merauke (Papua).

Lalu, Rusun Bina Insan Mulia Cirebon (Jabar), Rusun Kolaborasi Kedaung Kota Tangerang (Banten), Rusun Lansia Gorontalo (Gorontalo) dan termasuk program Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR) sebanyak 59 tower.

Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga akan mengerjakan pembangunan Rusus sebanyak 3.362 unit senilai Rp89 miliar.

Pembangunan Rusus diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Bencana Alam dan Konflik Sosial seperti di Sulawesi Tengah, Minahasa Selatan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Kupang, tak terkecuali pelaksanaan kegiatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR) 360 unit.

Pemerintah juga akan menyalurkan Bantuan Rumah Swadaya guna meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni menjadi layak huni. Anggaran bantuan tersebut sebesar Rp 3,19 triliun untuk 145.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE).

“Kementerian PUPR juga akan mendukung pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat melalui pembangunan 27.825 unit prasarana, sarana dan utilitas (PSU) [senilai Rp38 miliar] untuk perumahan MBR tersebar di 34 Provinsi, tiga lokasi PSU Jalan Akses Perumahan, dan 100 Unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahan Gempa,” pungkasnya.

Disadur dari bisnis.com

Leave A Reply