Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) tak yakin pemerintah dapat mencapai target penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi sebanyak 220.000 unit hingga akhir tahun 2023.
Seperti yang diketahui, pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) akan mengalirkan dana FLPP tahun 2023 sebanyak 220.000 unit senilai Rp25,18 triliun, sememtara untuk Pembiayaan Tapera sebanyak 10.000 unit senilai Rp1,05 triliun.
Catatan Kementerian PUPR per Mei 2023 memperlihatkan realisasi penyaluran FLPP baru mencapai 30% dari target tahun ini.
Junaidi Abdillah selaku Ketua Umum DPP Apersi menyebutkan, target tersebut sulit untuk dicapai lantaran harga jual rumah subsidi tak kunjung naik selama 3 tahun terakhir.
“Kalau belum naik susah, saya yakin kayanya enggak tercapai. Kayanya di sisa waktu ini sulit tercapai sampai 220.000 unit karena memang kenaikan ini seharusnya di awal tahun,” ungkap Junaidi di Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Terhambatnya regulasi terkait pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) mempersulit para pengembang lantaran biaya produksi yang terlalu tinggi dan tak sesuai dengan margin profit yang didapatkan.
Ditambah lagi, proses pembangunan rumah subsidi pun tak dapat dilaksanakan dengan singkat. Junaidi menerangkan, terdapat proses konstruksi, pengajukan ke perbankan yang harus ditempuh oleh para pengembang.
Junaidi menilai, dalam satu bulan, rata-rata pengembang mendirikan 1 unit rumah dalam kurun waktu 2 bulan jika digarap oleh 1 kelompok tukang. Biasanya, 1 perumahan menengah memiliki 30 kelompok tukang.
Saat ini, Apersi baru menggarap 30 – 40 ribu unit rumah dari target 172 ribu unit. Sementara itu, menurut catatan Kementerian PUPR penyaluran rumah subsidi baru tembus 30 % dari total 220 ribu unit.
Haryo Bekti Matoyoedo selaku Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR mengakui proses pembentukan aturan baru harga jual rumah subsidi yang melibatkan sejumlah kementerian berlangsung alot.
“Proses ini sudah berjalan cukup lama dan sudah mendekati ujung. Diharapkan dari hasil pembicaraan dengan Kemenkeu, Juni akan keluar PMK nya,” ungkap Haryo dalam kesempatan yang sama.
Dalam hal ini, Haryo mengaku pihaknya mengakomodir inputan dari pengembang rumah subsidi untuk perhitungan nilai jual bebas PPN. Haryo menegaskan, pihaknya telah melakukan diskusi perhitungan dan dipastikan akan keluar Juni 2023.
Perlu diketahui, pengembang rumah subsidi sudah menunggu penyesuaian harga rumah subsidi yang tak kunjung sesuai dengan kenaikan harga BBM dan material selama 3 tahun terakhir.
Disadur dari bisnis.com