Tingkat KPR Indonesia Gak Nyampe 3%, Masih Ketinggalan dari Singapura dan Malaysia

Kebutuhan dan permintaan rumah meningkat terus, tapi ternyata tingkat kredit pemilikan rumah (KPR) di Indonesia masih sangat rendah. Bahkan, tingkat rasio KPR Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia ketinggalan jauh dari negara tetangga.

Dalam Seminar on Energy Efficient Mortgage Development throughout ASEAN, Selasa (22/8/2023) Robert, Senior Policy Analyst Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan bilang, rasio KPR terhadap PDB Indonesia baru sampe 2,99% pada 2022. Duh, 3 persen kurang dikit hehe.

Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, rasio KPR terhadap PDB ditarget tembus 4% pada 2024 nanti.

“Sebagaimana kita bisa lihat dalam grafik outstanding KPR terhadap PDB Indonesia pada 2022 masih relatif kecil, jadi pasar KPR Indonesia masih rendah,” katanya.

Rasio KPR terhadap PDB Indonesia juga sudah ketinggalan jauh sama negara tetangga. Contoh, dengan Malaysia yang punya rasio KPR terhadap PDB sebesar 38,48 persen, atau Singapura yang punya rasio sebesar 34,58%.

“Ini menunjukan KPR kita masih tidak bagus,” kata Robert.

Rendahnya tingkat KPR di Indonesia ini sejalan dengan harga rumah yang naik terus. Indeks harga perumahan pada kuartal III/2022 tercatat naik lagi sebesar 0,54%.

Pemerintah disebut-sebut sudah berupaya melalui berbagai macam kebijakan yang bersifat insentif seperti program rumah subsidi atau KPR subsidi buat mendorong tingkat KPR dan ngatasin persoalan backlog perumahan ini.

Namun, berbagai program yang sudah ditempuh itu nyatanya masih belum optimal buat ngatasin persoalan terkait kebutuhan rumah di Indonesia.

“Program-program pemerintah telah mencegah peningkatan angka backlog. Akan tetapi belum berhasil mengurangi angka backlog secara signifikan,” kata Robert.

Berdasarkan data-data tersebut, pemerintah mendorong inovasi pembiayaan kepemilikan rumah. Salah satunya adalah dengan KPR hijau. Gak cuman buat ngedorong tingkat kepemilikan rumah, tapi KPR hijau juga diyakini bisa turut mengatasi masalah lingkungan dan keberlanjutan.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga bilang, KPR hijau merupakan skema pembiayaan yang masih belum familiar buat masyarakat Indonesia, masih asing gitu. Karenanya, dibutuhkan edukasi yang masif terkait skema pembiayaan tersebut.

“KPR hijau adalah salah satu opsi pembiayaan inovatif yang sejalan dengan isu lingkungan dan keberlanjutan,” kata Sri Mulyani.

Disadur dari kompas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *