Pembiayaan Properti
Rencananya pembangunan rumah subsidi bakal didorong ke arah yang lebih hijau. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga bakalan ngawasin dengan seksama buat mastiin kualitasnya tetep oke dan biar gak ada pengembang yang coba-coba melakukan tindakan green washing,
“Sebenarnya peraturannya sudah ada kan, ya nanti pengawasannya iya,” kata Haryo Bekti Martoyoedo, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan ketika ditemui usai acara Neighborhood Densification di Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Menurut Haryo sih, rumah subsidi tuh paling gampang buat diusung konsep green housing. Soalnya, semua halnya udah diatur tuh. Apalagi di tahun ini targetnya buat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) nyampe sekitar 220.000 unit rumah.
“Dengan alokasi tadi, kita dorong nantinya dengan konsep-konsep yang memang green,” tambah Haryo.
Herry Trisaputra Zuna selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan, bilang kalau pemerintah lagi ngerumusin rencana Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGAHP). Harapannya, skema buat biayain rumah hijau yang gak bikin dompet bolong bisa keluar sekitar tahun 2024 depan.
“Blue book tahun ini, ini lagi disiapkan bahan green book-nya. Ya mudah-mudahan 2024 sudah bisa launching,” ungkap Herry di kesempatan yang sama.
Nah, cekidot! Blue book itu kaya fase di mana usulan proyek keren udah dapet godaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kalau green book, itu tingkat setelahnya, di mana proyeknya udah ditendang-tendang duitnya, nambah-ngambah. Usaha ini tujuannya bikin perumahan jadi gak ngelepasin emisi apa-apa, mencapai sasaran ubah iklim gitu loh.
Disadur dari kompas.com