Pemerintah lagi matengin program Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) atau rumah hijau yang bisa dibeli dengan harga yang terjangkau. Menurut Chandra Rambey selaku Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI DKI Jakarta Bidang Riset dan Hubungan Luar Negeri, sebelum program ini dilaunching, ada beberapa hal yang perlu diperiksa, nih.

“Apakah konsumen kita sudah butuh dan mampu, itu pertanyaannya,” kata Chandra menjawab Kompas.com dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Contoh, gedung perkantoran yang mau bikin gedungnya ramah lingkungan, itu bakal bikin biayanya jadi lebih mahal, otomatis ongkos sewanya jadi lebih tinggi juga. Tapi meskipun begitu, mereka tetap support program rumah hijau yang diusung pemerintah, karena tahu banget kalau ini bagus buat lingkungan.

“Tentu kita mendukung karena itu untuk sustainability lingkungan,” tambah Chandra.

Nah, sebelumnya Herry Trisaputra Zuna selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) udah punya target nih. Dia pengen skema pembiayaan IGAHP bisa keluar tahun 2024 nanti.

“Blue book tahun ini, ini lagi disiapkan bahan green book-nya. Ya mudah-mudahan 2024 sudah bisa launching,” ujar Herry saat ditemui usai acara Neighborhood Densification di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Herry jelasin, langkah ini buat ubah cara perumahan dibangun biar ramah lingkungan, tanpa emisi karbon, dan mencapai tujuan perubahan iklim.

Project pilot IGAHP udah digulirkan akhir tahun lalu di Sumatera Selatan, deket-deket Palembang, di Perumahan Gandus Land. Mereka dapet bantuan KPR Berbasis Tabungan dari Kementerian PUPR. Herry bilang, biayanya emang beda sedikit, tapi ya gak gede-gede amat.

“Kalau kita lihat di Palembang tambahan capital cost-nya tidak terlalu besar sebetulnya, hanya sekitar 2 persen, itu dengan menerapkan konsep green minimal yang bisa di-achive,” pungkas Herry.

Disadur dari kompas.com