Pembiayaan Properti

Pagu anggaran tahun anggaran (TA) 2024 buat Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 9,25 triliun. Kabar ini disampaikan sama Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian PUPR waktu Rapat Dengar Pendapat Pendapat (RDP) sama Komisi V DPR RI hari Kamis (7/9/2023).

“Kami sampaikan bahwa alokasi pagu anggaran Ditjen Perumahan adalah Rp 9,251 triliun,” terangnya.

Selain itu, ini juga sesuai Surat Menteri PUPR kepada Menkeu dan Menteri PPN/Bappenas Nomor KU0101-Mn/1721 tanggal 15 Agustus 2023 soal Penyesuaian Pagu Anggaran Kementerian PUPR TA 2024.

Iwan jelasin, ada beberapa target prioritas pembangunan yang akan dikerjain Ditjen Perumahan Kementerian PUPR di tahun depan. Selain itu, pemerintah juga tetep usaha buat nambah rumah layak buat masyarakat sambil kurangin backlog perumahan di Indo.

Berdasarkan data Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, ada beberapa program yang bakal dikerjain, kayak pembangunan rusun senilai Rp 7,05 triliun. Rinciannya, buat terusin pembangunan Rusun ASN dan Hankam di IKN ada 2.585 unit atau 47 tower dan terusin pembangunan multi-years contract (MYC) 2023-2024 ada 2.316 unit atau 56 tower.

Selain itu, juga ada program pembangunan rumah khusus (Rusus) senilai Rp 0,276 triliun buat terusin pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN ada 36 unit. Selain itu, terusin pembangunan Rusus terdampak bencana dan/atau konflik sosial di Lebak, Banten dan Pulau Haruku ada 553 unit.

Buat pembangunan rumah swadaya bakal pake skema BSPS lewat PKT semula 45.872 unit diusulkan jadi 55.046 unit. Selanjutnya, buat program pembangunan Rumah Umum dan Komersial (RUK) senilai Rp 0,298 triliun bakal digunakan buat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang semula 26.736 unit jadi Rp 0,198 triliun buat 17.776 unit.

Selain itu, anggaran juga bakal dipakai buat dukungan teknis lainnya semula senilai Rp 0,272 T yang bakal dilaksanain jadi Rp 0,172 triliun buat pelaksanaan kegiatan Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan dan Program Penyelenggaraan Perumahan.

Buat dukungan manajemen senilai Rp 0,355 triliun bakal dipake buat bayar gaji, tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor.

Disadur dari kompas.com

Leave A Reply