Investasi Properti
Program pemerintah yang berupa isentif pembelian rumah lewat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah atau properti di bawah Rp2 miliar diprediksi belum bakalan sanggup ngedongkrak penjualan properti komersial di Bali pada 2024 nanti.
Menurut Ketua DPD REI Bali I Gede Suardita, program itu sangat baik dalam upaya mendorong penjualan properti resindensial terutama kelas menengah. Cuma, kalau di Pulau Dewata masih ada sentimen lain yang menjadi patokan bagi calon pembeli buat membeli rumah, yaitu soal suku bunga.
“Sudah bagus niatnya pemerintah, tapi kan sekarang ini suku bunga acuan naik jadi berpotensi membuat suku bunga acuan KPR ikut naik. Akan bagus kalau misalnya bebas PPN tapi suku bunganya tidak naik,” katanya ditemui Bisnis, Senin (13/11/2023).
Suardita nambahin, masuknya musim pemilu juga bakal berdampak pada tingkat penjualan properti di pulau destinasi wisata ini.
Dia malah meramalkan penjualan bakal tertahan lantaran baik calon pembeli maupun pengembang bakal menahan diri sambil melihat situasi atau wait and see. Meski begitu, Suardita juga mengakui kalau kebutuhan residensial di daerah ini sangat tinggi lantaran besarnya angka backlog perumahan.
Ditaksir backlog perumahan di pulau wisata ini tembus15.000 unit, dan mayoritas adalah perumahan buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurutnya, dampak PPN itu dimungkinkan dinikmati oleh calon pembeli rumah subsidi. Soalnya kebutuhan untuk rumah bagi MBR ini masih cukup tinggi dan bujetnya pun juga sangat terjangkau. Cuman, tantangan penyediaan MBR di Bali untuk tahun depan juga bakal terasa berat.
Kebijakan pemerintah memangkas anggaran buat rumah subsidi diperkirakan menyebabkan kuotanya dapat cepat habis pada pertengahan tahun. Kalau ini terjadi, suplai rumah subsidi tahun depan pun ikut terbatas.
“Kalau demand untuk rumah subsidi akan selalu ada. Satu, rumah itu kebutuhan pokok, dan itu program pasti unggulan pemerintah serta harganya terjangkau bagi masyarakat,” terangnya.
Disadur dari bisnis.com