Pembiayaan Properti
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bocorkan strategi buat mengentaskan backlog hunian seiring dengan naiknya harga rumah subsidi. Berdasarkan data Susenas, backlog hunian di 2021 ada 12,75 juta rumah. Belum termasuk keluarga baru tiap tahun sekitar 740.000 KK yang butuh rumah.
Nah, Herry Trisaputra Zuna selaku Direktur DJPI Kemen PUPR, bilang kenaikan harga rumah bakal ngaruh ke kurangnya pasokan unit yang jadi target pemerintah.
“Kalau ditanya apakah kenaikan rumah bisa mengatasi backlog? Malah mengurangi unit yang kita bisa sediakan karena harga rumah bertambah, tapi ada upaya-upaya tadi diharapkan tetap [berjalan],” ungkap Herry dalam agenda Ngobrol bareng Dirjen PI di Jakarta, Jumat (21/07/2023).
Sementara itu, pemerintah lagi ngasih relaksasi lewat FLPP sekitar 220.000 unit buat tahun 2023. Tapi Herry nyadar angkanya masih jauh dari cukup dan bikin gap terus ada.
Nah, buat mengatasi masalah itu, pemerintah nih mencakup DKJN Kemenkeu, DJPI Kemen PUPR, sama PT SMF buat bikin Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan.
“Backlog ini tetap harus dilakukan dengan segala cara, dalam arti kita scale up programnya, bentuk skema memberikan leverage yang lebih besar yang kita layani. Masih digodok ini bagian dari ekosistem pembiayaan perumahan,” jelasnya.
Herry ceritain, pemerintah punya rencana buat ngatasi backlog sampe tahun 2045. Tapi, buat mencapai target itu, bantuan pembiayaan dan target pemerintah harus diperbesar jadi 1,5 juta per tahun. Sekarang, pemerintah lagi fokus ke Program Sejuta Rumah (PSR).
“Kalau 1,5 juta berapa yang harus kita sediakan [biaya], makanya ini yang dipikirkan bagaimana penyediaan rumah ini tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Kita mendorong swasta dan stakeholder lain untuk bekerja bersama,” ungkapnya.
Nah, tentang penyaluran rumah subsidi tahun ini sebanyak 220.000 unit, ada dana sebesar Rp25 triliun dari APBN dan dana angsuran kepesertaan BP Tapera. Setelah alokasi itu dilakukan, harga rumah naik dan udah terjual sekitar 70.000 unit dengan harga jual yang lama.
Dengan kenaikan harga rumah subsidi, kemungkinan penyalurannya berkurang karena dibagi dengan harga jual yang lebih tinggi. Tapi, targetnya yang 220.000 unit harus tetap dilaksanakan di semester II/2023.
“Harganya naik tentu membaginya menjadi lebih besar, jadi jumlahnya berkurang. Kalau bisa 220.000 unit saja sudah bagus,” ucapnya.
Di sisi lain, si Adi Setianto, Komisioner BP Tapera, cerita nih, sebagai operator investasi pemerintah dalam penyaluran perumahan, dia ditugasin buat nyalurin 229.000 unit dengan dana yang maksimal.
“Kami tetapkan 229.000 unit namun data kami memang dengan penyesuaian harga kami masih kurang 7.600 unit. Tapi yang ditargetkan RPJMN 220.000 unit kita masih bisa mencapai realiasi bahkan 221.000 unit dengan dana Rp26,2 triliun,” ujarnya.
Disadur dari kompas.com