Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ngelihat kinerja penjualan properti yang tertahan ngebatasin ruang gerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Biar lo tau aja, menurut catatan lembaga Cushman & Wakefield Indonesia, penjualan rumah di Indonesia mayoritas melalui skema Kredit Pemilikan Rumah atau KPR.
Nah, orang-orang yang ngambil KPR atau para pejuang KPR ini mencakup 74,1 persen penjualan rumah di Indonesia. Sedangkan sisanya 15,2 persen secara cash bertahap dan 10 persen lagi secara cash keras atau tunai sepenuhnya.
Widodo Ramadyanto selaku Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu bilang saat ini kinerja penjualan rumah tertahan.
Melihat dari grafik paparannya, pada akhir 2021 produk domestik bruto (PDB) real estate turun dari sekitar 4 persen menjadi 0,96 persen (year-on-year/yoy) per kuartal II/2023.
Performa penjualan rumah juga terbilang dalam kondisi terkoreksi sejak kuartal III/2022. Per kuartal II/2023, berada di angka -12,3 persen (yoy), di mana cuma rumah tipe besar yang tumbuh positif 15,1 persen.
“Perumahan itu strategis. Kontribusi PDB besar 14-16 persen, menyerap 13,8 juta, kontribusi penerimaan pajaknya 9,3 persen. Makanya ketika sektor perumahan melambat, akan menyebarkan perlambatan aktivitas investasi, kemudian kinerja perkeonomian berisiko lebih lambat,” Seminar Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM): Insentif untuk Kredit/Pembiayaan Sektor Perumahan di Four Seasons Hotel, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
Untuk itu, pihaknya melihat penting adanya intervensi kebijakan sektor perumahan buat ngedorong aktivitas investasi dan kinerja pertumbuhan ekonomi, salah satunya lewat KLM dari Bank Indonesia (BI).
Kebijakan itu bikin bank yang ngasih kredit rumah bakal dapet potongan biaya di BI, sampe 4 persen, buat nutupin GWM rupiah yang wajib dipenuhi. Makanya, bank jadi punya likuiditas yang makin kuat. BI proyeksikan sekitar Rp47,9 triliun bakal masuk ke keuangan bank.
“Jadi dari sudut pandang kami jika kita ngasih insentif berdampak ke mana. Itu akan memberikan dampak yg lebih besar untuk menggerakan ekonomi,” imbuhnya.
Paling tidak, ucap Widodo, kebijakan KLM bakalan bisa jadi pendongkrak pertumbuhan domestik secara tahunan atau fullyear sebesar 0,03 persen. Saat ini pun, Kemenkeu udah ngelakuin beberapa skema buat menggairahkan sektor perumahan.
Sebut saja Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sampai penyertaan modal negara untuk Bank BTN dan PT Sarana Multigriya Financial (SMF).
Mengacu APBN Kita edisi September 2023, Kemenkeu udah mencairkan bujet FLPP senilai Rp18 triliun buat pembiayaan 190.000 unit rumah.
Disadur dari bisnis.com
0 Comments