Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengembangkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bentuk upaya untuk mengatasi backlog rumah.
Dalam pelaksanaanya, kementerian PUPR menggandeng para pemangku kepentingan terkait seperti Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dan tahukah Kamu, ada kabar gembira lho buat Kamu MBR yang bekerja di sektor informal dan ingin membeli rumah sendiri.
Mengutip laman resmi Kementerian PUPR, Jumat (30/12/2022), di tahun 2023 ini Kementerian PUPR akan menyediakan skema seperti rent to own yang diduetkan dengan contractual saving housing untuk MBR yang bekerja di sektor informal.
Tak hanya itu, ada pula upaya untuk mengarahkan masyarakat perkotaan agar menempati hunian vertikal dengan skema staircasing shared ownership (SSO).
Kemudian, generasi milenial bakal diarahkan ke skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan housing career.
“Tahun 2023 kami akan fokus pada pembiayaan perumahan untuk MBR informal melalui saving plan dengan BP Tapera. Jadi para pekerja mandiri atau komunitasnya bisa memperoleh rumah apabila menabung selama 3-6 bulan di Tapera,” ungkap Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan usai Rapat Kerja Komite Tapera yang dipimpin oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Rabu (28/12/2022).
Di lain pihak, Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menyebutkan, pada tahun 2023 kepesertaan Tapera dari pekerja mandiri atau pekerja bukan penerima upah ditargetkan mencapai 30.000.
“Para pekerja mandiri bisa bekerja sama dengan komunitas, bisa juga dengan data BPJS Ketenagakerjaan, di mana jumlah pekerja bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan sekitar 5 juta orang bisa menjadi target kepesertaan di Tapera,” paparnya.
Bantuan pembiayaan perumahan yang dianggarkan pada tahun 2023 sebesar Rp 30,38 triliun untuk 230.000 unit rumah melalui program FLPP, SBUM, dan Tapera, termasuk untuk pembayaran SSB yang sudah diterbitkan pada tahun sebelumnya.
Alokasi bujet tersebut merupakan yang tertinggi dalam sejarah penyaluran program bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah.
Alokasi bujet FLPP tahun 2023 senilai Rp 25,18 triliun untuk memfasilitasi KPR FLPP sejumlah 220.000 unit rumah. Sedangkan alokasi bujet Tapera senilai Rp 0,85 triliun guna memfasilitasi KPR Tapera sejumlah 10.000 unit.
Disadur dari kompas.com
0 Comments