Peraturan Properti

Para pekerja asing di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memperoleh izin tinggal selama 10 tahun. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk insentif dari Pemerintah bagi pelaku usaha guna mempercepat pembangunan IKN. Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Di dalam Pasal 22 tertera bahwa pelaku usaha yang beroperasi di wilayah IKN dapat mempekerjakan tenaga kerja asing untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para pekerja asing tersebut bisa diberikan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing untuk jangka waktu 10 tahun dan bisa diperpanjang.

Lalu,  pada Pasal 23 disebutkan, tenaga kerja asing dapat diberikan izin tinggal untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pemberian izin tinggal sudah mendekati jatuh tempo, maka jangka waktunya bisa diperpanjang sesuai perjanjian kerja antara pelaku usaha dengan tenaga kerja asing.

Sedangkan untuk para pemegang saham yang menjabat pengurus perusahaan asing diberikan izin tinggal selama menduduki posisi sebagai pengurus perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, warga negara asing (WNA) yang memiliki status sebagai pekerja, pemegang saham, ataupun investor tidak bisa sembarangan membeli rumah. Sebab, di dalam Pasal 24 tertulis bahwa WNA dilarang membeli, memiliki, dan/atau menguasai perumahan sederhana yang perolehannya mendapat bantuan dan/atau kemudahan pembiayaan perumahan dari Pemerintah.

Disadur dari kompas.com

Leave A Reply