Paulus Totok Lusida selaku Ketua Umum DPP REI mendesak pemerintah untuk membentuk kementerian yang khusus menaungi sektor perumahan dan properti, bukan kementerian yang digabung menjadi satu dengan sektor lainnya.

“Hal ini demi keberlanjutan dan lebih fokusnya program-program perumahan yang sudah dicanangkan sebelumnya, seperti Program Sejuta Rumah (PSR), kepemilikan properti asing, satu data perumahan, pembiayaan perumahan, kemudahan perizinan, dan lain-lain,” ujar Totok ketika sosialisasi Calon Ketua Umum REi 2023-2026, di Bali, Rabu (6/7/2023).

Totok menegaskan, sektor perumahan tidak bisa hanya di-handle oleh lembaga setingkat direktorat jenderal atau ditjen, karena isu-isu yang demikian strategis dan luasnya cakupan permasalahan yang dapat berdampak terhadap sektor lainnya.

Tak hanya dari itu, secara umum industri perumahan dan properti tercatat menyumbang 14,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, dan 9,3% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kemudian sebesar 31,9% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota, 40% terhadap penyediaan infrastruktur melalui Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), serta 30-70% Penerimaan Pajak dari transaksi properti.

Ditambah lagi, industri properti juga terbukti mengerek pertumbuhan 175 industri hulu, memicu pertumbuhan investasi baru. Belum lagi andilnya terhadap lingkungan yang menyerap 10,2% tenaga kerja langsung dan tak langsung, mengerek kualitas lingkungan, serta ekonomi sirkular.

Desakan Totok ini didukung Joko Suranto, Calon Ketua Umum DPP REI Periode 2023-2026. Menurut Joko, saat ini isu besar sektor perumahan adalah backlog 12,8 juta rumah, tetapi di sisi lain pasar apartemen malah sedang mengalami over supply alias kelebihan pasokan.

“Saya akan kembalikan lagi ke pemerintah. Apakah dengan data-data yang kami sampaikan ini masih belum bisa menjadi isu strategis? Di sinilah perlunya sosok seorang menteri perumahan,” ungkap Joko.

Joko menilai kehadiran menteri perumahan sangat krusial lantaran dapat menjadi ‘orang tua’ yang secara fokus mengurus persoalan perumahan dan pengembangan kawasan.

“Orang tua” yang mampu mendesain sebuah draft akademis yang mengatur industri perumahan dan properti secara komprehensif berbasis data.

“Ini akan menjadi dasar kebijakan perumahan dan properti ke depan. Yang penting kita punya orang tua yang punya kesamaan visi, paradigma, mindset, dan cara berpikir, bahwa perumahan dan properti itu mampu menggerakkan ekonomi Nasional, lho. Ini saja dulu,” ujar Joko.

Disadur dari kompas.com

Leave A Reply