Basuki Hadimuldjono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berusaha buat nge-press angka backlog perumahan yang sudah tembus 12,7 juta unit. Blio mengaku bakal menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Apalagi, salah satu visi Indonesia buat 2045 nanti adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan menyediakan hunian layak dan menekan angka backlog yang ada.
“Saya kalau itu sih [siasat mengurangi backlog] menunggu Bappenas saja. Karena kalau sampai 2045 itu perencanaannya makro, jadi itu nanti kita ikuti strategi yang disiapkan dari Bappenas,” terangnya ketika ditemui dalam agenda Munas REI di Jakarta, Rabu (9/8/2023).
Cuma, blio nambahin, salah satu pemicu terjadinya backlog perumahan ini karena harga rumah yang mahalnya gak ketulungan. Blio juga jelasin kalo peran pemerintah terkait pemberian subsidi sangat diperlukan untuk menumbuhkan daya beli properti, terutama buat kalangan anak muda.
“Anak-anak sekarang itu tidak akan bisa beli rumah. Saya tidak akan bisa beli rumah walaupun sudah kerja, apalagi karena tidak kerja, jadi harus ada subsidi,” terangnya.
Soal skema insentif yang digelontorkan pemerintah saat ini mencakup harga rumah yang berada di range harga Rp200 jutaan. Nantinya, Pak Menteri berencana bakal meluaskan subsidi bebas PPN pada rumah seharga Rp300 juta.
“Oh iya itu mungkin [pemberian subsidi bebas PPN pada rumah Rp300 juta]. Sekarang kan sudah mencakup rumah Rp200 jutaan. Nah seiring dengan pertumbuhan ekonomi ini [pemberian subsidi bebas PPN pada rumah Rp300 juta] masih bisa. Nanti saya akan berbicara dengan Menteri keuangan,” tandasnya.
Asal Kamu tahu, sebelumnya merujuk pada data Susenas 2021, ada beberaoa tantangan besar yang dihadapi bersama dalam pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia. Pasalnya, pertumbuhan keluarga baru mencapai 700 hingga 800 ribu per tahun.
Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah masang target buat peningkatan akses rumah layak huni dari 56% jadi 70% pada 2024 esok.
Disadur dari bisnis.com