Seorang pengamat properti nasional bernama Panangian Simanungkalit mengamati gagalnya pemerintah dan pengembang/developer soal urusan membangun rumah susun sederhana milik (rusunami).
“Kegagalannya kita lihat ada pada pemerintah daerah. Pengembang sekarang tidak ada yang mau bangun,” kata Panangian dilansir dari siaran pers, Kamis (5/10/2023).
Panangian bilang, developer tak mau ingin lagi bikin rusunami disebabkan karena harga jualnya yang dianggap terlalu murah. Walaupun, sebenarnya ada juga sejumlah rusunami yang sukses dibangun seperti Kalibata City, Bassura, maupun Green Pramuka.
“Hal ini karena pemerintah tidak peduli, tidak hadir, tidak mau tahu, tidak pernah mikirin, termasuk pemerintah daerah,” ucapnya.
Bahkan, lanjut Panangian, dia pun juga ngelihat kalo rusunami seperti di Kalibata City dinilai gagal lantaran banyaknya spekulan.
“Yang tinggal di Kalibata City misalnya, seharusnya bukan orang yang punya mobil tiga. Yang gagal siapa? Ini kegagalan pemerintah dong, karena dia tidak atur dan awasi dengan benar,” katanya.
Untuk itu, kalo pengen memenuhi target zero backlog (nol kekurangan) rumah pada tahun 2045 nanti, maka dalam kurun waktu 21 tahun mendatang pemerintah harus ngebangun 1,3 juta unit rumah setiap tahun.
Untuk itu, tambah Panangian, Pemerintah harus ngehitung jumlah unit rumah yang bakal dikerjakan setiap tahunnya.
“Ya, setidaknya kita butuh membangun sekitar 600.000 unit per tahun,” terang Panangian.
Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri juga bilang kalo ada kebutuhan 700.000 unit per tahun dari keluarga baru.
“Untuk memenuhi kebutuhan keluarga baru, berarti total rumah yang perlu dibangun setiap tahun seharusnya 1,3 juta unit,” pungkasnya.
Disadur dari kompas.com