Sekarang Pengadaan Tanah Wajib Pakai Aplikasi, Biar Apa?

Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian ATR/BPN mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT). Aplikasi ini bertujuan terciptanya tata kelola pengadaan tanah yang baik. Kini, para pelaksana pengadaan tanah pun wajib meng-input data di aplikasi tersebut. Hal itu sejalan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, utamanya Pasal 132. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan secara elektronik. Untuk itu, seluruh pelaksana pengadaan tanah wajib menggunakan aplikasi SIPT sejak dikeluarkannya surat Dirjen PTPP Nomor BP.01.01/1474/VIII/2022. Dengan begitu, dapat mempermudah, mempercepat,… Continue Reading
Peraturan Properti

Seperti Ini Tahapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

Seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, masyarakat sudah tak asing lagi dengan istilah pembebasan lahan atau pengadaan tanah. Tetapi bisa jadi tak semua golongan masyarakat memahami mengenai pengadaan tanah, termasuk tahapan-tahapan yang ada di dalamnya.Masyarakat wajib mengetahui hal ini, terutama bagi masyarakat yang lahan miliknya terdampak proyek pembangunan infrastruktur. Dikutip dari unggahan akun Instagram resmi Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian ATR/BPN, ada 4 regulasi sebagai dasar hukum pengadaan tanah. Keempat regulasi itu ialah: UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah… Continue Reading

Gini Lho Caranya Pemerintah Menentukan Nilai Ganti Rugi Pengadaan Tanah

Kerap kali pembangunan infrastruktur berkaitan dengan agenda pengadaan tanah atau pembebasan lahan, terutama untuk infrastruktur berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Kementerian yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Kementerian ATR/BPN. Embun Sari selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) menerangkan, dasar hukum terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selain itu, terdapat juga aturan pelaksanaan hasil turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk… Continue Reading