Nah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lagi usaha nih buat nambahin kualitas bangunan rumah subsidi dengan ngebuat aturan khusus buat para developer/pengembang.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan (DJPI) Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna bilang, mereka bakal pantengin terus tuh, tingkat atas sampe bawah, dan badan pengelola tabungan perumahan (BP Tapera) ikut berperan dalam pengawasan.

“Masukkannya yang di daerah mana nanti tolong dicek saja pengembangnya siapa. Kalau [masyarakat] punya data-datanya sampaikan ke Tapera nanti itu termasuk yang nanti diberi warna untuk menjadi catatan di kemudian,” kata Herry dalam agenda Ngobrol Bareng DJPR, Jumat (22/7/2023).

Herry bilang, kualitas bangunan rumah subsidi tuh harusnya jadi prioritas dan dijamin sama pengembang dengan perjanjian kerjasama (PKS) bareng stakeholder lain, termasuk BP Tapera dan perbankan.

Jadi, dalam perjanjian itu, komitmen dan pengawasan soal bahan-bahan bangunan tuh udah jelas dan harus diikutin sama pengembang waktu produksi rumah.

“Secara berjenjang, Bank selaku yang memberikan pinjaman hanya komit untuk memberikan pinjaman kepada pengembang yang komit juga dengan kualitas rumah yang baik. Tapera juga melakukan pengawasan juga di dalam pelaksanaannya,” terangnya.

Herry pun mengakui bahwa dulu emang aturan pembangunan rumah subsidi agak sembarangan dan nggak sesuai aturan. Tapi, sekarang udah lebih bener dan diawasi ketat.

Di sisi lain, Adi Setianto selaku Komisioner BP Tapera bilang, pengawasannya udah lebih ketat juga, mereka cek langsung dari awal pembangunan rumah subsidi.

“Betul sekali, sementara untuk pengecekan di bank juga ada, dan  di kami juga ada pengecekan. Harusnya sebelum akad sudah dicek dulu ya sehingga pada saat analisasi rumahnya benar,” ungkapnya dalam kesempatan yang sama.

Nantinya, pihaknya mau bikin aplikasi Tapera Mobile buat kasih info tentang rumah subsidi, kayak pasokan dan permintaannya, juga laporan konsumen tentang kualitas rumahnya nanti.

“At the end yang mengevaluasi masyarakat. Lewat aplikasi dia bisa menilai yang kurang dan nggak boleh fitnah harus pakai foto supaya transparan dan komunikasi bisa berjalan baik,” pungkasnya.

Disadur dari bisnis.com

Leave A Reply