Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bilang, bagi warga masyarakat di Pulau Rempang yang setuju buat direlokasi bakal langsung dapat Sertifikat Hak Milik (SHM) buat tanah mereka.
Hadi bilang, ada lahan baru yang udah disiapin di Dapur 3, Pulau Galang, luasnya sebesar 500 hektare, buat warga Pulau Rempang yang kena dampak proyek Rempang Eco City.
Hadi juga mengaku, pihaknya udah berkoordinasi sama Wali Kota Batam yang juga jadi Kepala BP Batam, Muhammad Rudi terkait rencana buat ngasih sertifikat tanah ke masyarakat.
“Ketika sudah diinventarisasi dan identifikasi, subjeknya sudah ditentukan 16 titik, kita ingin langsung menyerahkan sertifikat sambil kita jalankan pembangunan dan diawasi oleh pemilik,” ucap Hadi dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Senin (18/9/2023).
Lebih lanjut, Pak Menteri juga berharap, masyarakat terdampak pembangunan di Pulau Rempang yang sudah memenuhi syarat nantinya bisa diberikan Sertifikat Hak Milik atas tanah.
“Kami sudah sampaikan bahwa sertipikat itu agar disamakan dengan sertipikat 37 Kampung Tua yang sudah diserahkan, yaitu adalah dengan status SHM atau Sertifikat Hak Milik yang tidak boleh dijual harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut. Untuk yang direlokasi ini nantinya juga kami minta supaya diberikan SHM untuk masyarakat yang sudah diverifikasi dan identifikasi seluas masing-masing 500 meter,” terangnya.
Baru-baru ini, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sama beberapa pihak terkait lainnya ngadain rapat koordinasi teknis buat ngebahas langkah selanjutnya nangani masalah konflik di Pulau Rempang, hari Minggu (17/9/2023).
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang menjadi pimpinan rapat, menegaskan kalau penyelesaian masalah di Pulau Rempang harus dilakukan dengan lembut dan baik.
“Tadi kami sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan yang (kemudian) akan kita bicarakan dengan rakyat. Proses penanganan harus dilakukan secara soft. Tetap kita memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun di sana, kita harus lakukan komunikasi dengan baik,” kata Bahlil.
Di tengah upaya pemerintah buat nyari jalan tengah buat penyelesaian masalah, Bahlil Lahadalia bilang sebenarnya rencana investasi, termasuk di Pulau Rempang, bisa memberikan manfaat buat masyarakat.
“Yakinlah ini [investasi] untuk kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita relokasi dari pulau itu akan diberikan hak-haknya, dalam hal tanah,” katanya.
Disadur dari bisnis.com