Sampai 19 Oktober 2026, penyaluran KPR subsidi lewat skema FLPP sudah mencapai 184.342 unit dengan nilai pembiayaan Rp23 triliun. BP Tapera mencatat masih ada 39.830 calon debitur yang prosesnya jalan di bank. Kalau digabung, totalnya 224.172 unit atau sekitar 64 persen dari target nasional 350.000 unit di 2026.

Penyalurannya didukung 43 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, dan 8.287 pengembang yang membangun 11.504 perumahan di 391 kabupaten/kota di 36 provinsi. FLPP sendiri dikelola BP Tapera bareng Kementerian PKP, dengan tujuan bantu masyarakat berpenghasilan rendah beli rumah pertama dengan lebih mudah dan terjangkau.

Daya Beli Jadi Sorotan

Menurut pengamat ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, daya beli masyarakat perlu dievaluasi. Banyak orang masih wait and see, nggak berani ambil rumah karena gajinya nggak cukup buat nyisihin cicilan. Idealnya cicilan rumah nggak lebih dari 30 persen penghasilan bulanan. Kalau kebanyakan, risikonya susah penuhi kebutuhan harian dan malah kesulitan bayar kredit.

Bank Wajib Hati-Hati

Purwadi mengingatkan bank penyalur harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menimbang kemampuan bayar nasabah serta kondisi ekonomi yang bisa ngaruh ke pendapatan. Ia juga minta pemerintah mengecek lagi kesiapan bank penyalur, karena situasi tiap daerah beda-beda.

Pengembang Ikut Tertekan

Di sisi lain, pengembang juga lagi kena tekanan. Harga bahan baku bangunan di beberapa wilayah naik sekitar 20 sampai 50 persen, meski besarannya tergantung kondisi tiap daerah. Kenaikan ini bikin pengembang makin susah nyediain rumah harga terjangkau.

Belum lagi pengembang harus kerja duluan dan keluar modal duluan sebelum dibayar sesuai mekanisme program pemerintah. Kata Purwadi, nggak semua developer punya duit banyak. Kalau mereka pinjam bank, cicilan tetap jalan, dan bakal berat kalau pembayaran dari pemerintah telat.

Karena itu, pemerintah perlu memetakan hambatan di tiap pihak, jadi evaluasi nggak cuma fokus ke jumlah rumah yang tersalurkan.

Menteri PKP Siap Evaluasi Bank

Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara menyatakan bakal mengevaluasi bank penyalur secara terbuka. Hal itu disampaikan di Rapat Evaluasi Kinerja KPR Subsidi FLPP 2026 dan KUR Perumahan di Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026). Ara minta semua bank penyalur menaikkan kinerja dan memastikan proses pembiayaan rumah subsidi berjalan lebih efektif, dan pesan itu harus disampaikan ke direksi masing-masing.

Disadur dari Kompas.com


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *