Banyak orang dapet warisan tanah dari orang tua dan nganggep itu sebagai aset masa depan. Tapi sayangnya, ada satu hal penting yang sering ditunda: balik nama sertifikat. Kelihatannya sepele, tapi kalau terus ditunda, efeknya bisa panjang dan ribet. Alasannya macam-macam—biaya, waktu, atau sekadar males ngurus administrasi. Padahal, makin lama ditunda, Read more…
Belakangan di tengah-tengah bulan suci Ramadhan yang penuh berkah ini malah muncul kegelisahan baru di masyarakat. Banyak orang mulai bertanya: kalau punya tanah tapi dibiarkan kosong, apakah bakal disita negara? Waduh, jadi berabe nih! Kekhawatiran ini mencuat setelah pemerintah makin aktif menertibkan tanah terlantar di berbagai daerah. Kekhawatiran itu bakal Read more…
Bayangin deh, rumah sudah dibayar lunas, bahkan sudah ditempati berbulan-bulan, tapi sertifikatnya nggak juga dikasih. Persis kayak yang kejadian di DIY, waktu sejumlah ibu-ibu datangi Mapolda karena sertifikat rumah mereka belum turun juga. Rumahnya sudah dihuni sejak 2023, tapi bukti kepemilikannya masih menggantung. Wajar kalau emosi naik. Soalnya, beli rumah Read more…
Ada berita bagus nih buat yayasan keagamaan, terutama yang berkecimpung di dunia pendidikan dan sosial. Sekarang mereka nggak cuma bisa pegang Hak Guna Bangunan (HGB), tapi juga boleh punya Sertifikat Hak Milik (SHM) langsung atas nama yayasan. Hal ini ditegaskan langsung sama Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam pertemuan di Sekretariat Read more…
Pembangunan makin dikebut, tapi di sisi lain sawah makin terdesak. Alih fungsi lahan terus kejadian, pelan-pelan ngurangin ruang produksi pangan nasional. Buat ngerem kondisi ini, pemerintah resmi keluarin Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, ganti aturan lama tahun 2019. Intinya jelas: sawah harus dilindungi lebih Read more…
Pemerintah akhirnya serius membereskan masalah lama yang sering kejadian tapi kerap dianggap sepele: tanah dan kawasan yang dibiarkan nganggur bertahun-tahun. Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, negara menegaskan tidak lagi memberi toleransi buat lahan yang sudah berizin tapi tidak dimanfaatkan. Meski baru Read more…
Ingat, mulai 2 Februari 2026, regulasi soal administrasi tanah di Indonesia resmi berubah. Surat-surat tanah lama kayak girik, letter C, sampai petok D nggak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan. Aturan ini sebenarnya bukan hal yang keluar mendadak gitu aja, tapi kelanjutan dari PP Nomor 18 Tahun 2021 yang sejak awal Read more…
Janji manis perumahan “bebas banjir” kini makin sering dipertanyakan. Dalam beberapa waktu terakhir, hujan deras di wilayah Jabodetabek justru mengubah sejumlah perumahan baru menjadi genangan air. Kondisi ini memicu sorotan tajam ke para pengembang yang dinilai abai terhadap dampak lingkungan demi mengejar keuntungan cepat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ikut Read more…
Masalah perizinan lagi-lagi bikin pengembang perumahan geleng-geleng kepala. Di saat proyek sebenarnya sudah siap jalan, baik dari sisi teknis maupun pasar, aturan soal tata ruang dan status lahan justru berubah mendadak. Alhasil, suplai perumahan jadi tersendat dan banyak proyek terpaksa berhenti. Keluhan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama Pesona Kahuripan Read more…
Pemerintah lagi ngerapiin fondasi tata kelola perumahan nasional. Kali ini, Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi ngerilis Peraturan Menteri PKP Nomor 18 Tahun 2025. Aturan ini fokus ke penguatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman lewat skema Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau PBBR. Permen ini jadi turunan langsung Read more…