Jangan Lupa, Upgrade HGB Jadi SHM Tak Dipungut Biaya alias Gratis

Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) negasin kalo proses pengubahan atau upgrade status tanah dari yang semula berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) itu gratis, gak dipungut biaya sama sekali. Karena itulah, Pak Menteri menghimbau pada masyarakat biar segera meng-upgrade sertifikat yang Read more…

300 Ribu Lebih Bidang Tanah Tersertifikasi, Bogor Jadi Kota Lengkap Pertama Se-Jawa Barat

Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ngumumin Kota Bogor di Jawa Barat udah jadi kota lengkap, pada hari Rabu (27/9/2023). Pengumuman ini dilaksanakan di Kantor Wali Kota Bogor. Kota lengkap ini artinya seluruh lahan di wilayah tersebut udah terdaftar di BPN, baik secara spasial Read more…

Konflik Beres, Suku Anak Dalam Musi Rawas Utara Peroleh Sertifikat Tanah

Hadi Tjahjanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Nasional (ATR/BPN), akhirnya nyelesaiin sengketa tanah yang melibatkan Suku Anak Dalam (SAD) di Musi Rawas Utara, Sumsel dengan pihak swasta setelah 28 tahun lamanya! Penyelesaian konflik pertanahan ini ditandai dengan penyerahan 13 sertifikat kepemilikan bersama buat 516 Kepala Keluarga (KK) SAD Tebing Read more…

Warga Naimata Baru Terima Sertifikat Setelah Setengah Abad Lebih Mendiami Tanahnya

Kini Nimrod Nomleni (72) sudah bisa bernapas lega setelah mendiami tanahnya di Kelurahan Naimata, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama 55 tahun. Sebab, Nimrod kini sudah punya jaminan hak atas tanahnya berupa sertifikat dari Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Nimrod mengaku, keberadaan program Read more…

November 2023 Nanti, Kamu Sudah Bisa Punya Sertifikat Tanah Elektronik Lho

Hadi Tjahjanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengaku dirinya berharap, persiapan peluncuran sertifikat tanah elektronik untuk masyarakat bisa rampung pada akhir tahun 2023. Dengan begitu, nantinya diharapkan kualitas pelayanan publik yang berbasis sistem elektronik dapat dilaksanakan. “Jika harus dibenahi dulu sistemnya atau tools-nya, payung hukumnya bisa Read more…

× #WAAjaDulu