Mafia tanah masih menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Masalah ini pun memanas lagi seiring dengan beberapa mafia tanah yang terciduk baru-baru ini. Karena itulah, alangkah baiknya masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan agar tak sampai menjadi korban mafia tanah. Termasuk dengan melakukan upaya-upaya pencegahan Menanggapi hal ini, Teguh Hari Prihatono selaku Read more…
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebutkan, ada biaya yang harus ditanggung oleh pemohon dalam proses pembuatan sertifikat tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tiap daerah besaran biayanya berbeda-beda. Suyus Windayana selaku Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN menyampaikan, memang ada biaya yang tidak Read more…
Masih terjadi kebingungan di masyarakat soal biaya mengurus sertifikat tanah lewat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pasalnya, ada sebagian masyarakat menganggap program PTSL itu gratis, dan sebagian lainnya menganggap ada ongkosnya. Lantas, yang benar yang mana, kok mbingungi ? Menanggapi hal ini, Hary Nugroho selaku Ketua Tim Kendali PTSL pernah Read more…
Ketika hendak mengurus sertifikat tanah di Kantor Pertanahan, tentu Kita akan dikenakan biaya. Biaya tersebut disebut sebagai tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tapi, ternyata ada lho kelompok masyarakat yang bisa dikenakan tarif 0 rupiah alias gratis..tis..tis..tiiss. Hal tersebut berlaku untuk tiga layanan pertanahan, yakni pelayanan pengukuran dan Read more…
Wacana untuk melengkapi sertifikat tanah dengan foto pemilik, mirip seperti SIM dan Paspor, terus mencuat. Hal ini disampaikan langsung oleh Hadi Tjahyanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) ketika blio berkunjung ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi pada Rabu (6/7/2022). “Ini hanya keinginan masyarakat. Itu ada foto, Read more…
Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan untuk mengganti sejumlah nama jalan dengan nama para tokoh betawi yang berjasa bagi Jakarta dan Indonesia. Keputusan ini pun akhirnya menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat mengenai status dokumen yang telah dimiliki sebelum nama jalan diubah. Salah satunya ialah sertifikat tanah. Menanggapi hal itu, Dwi Budi Martono Read more…
Kasus penyitaan 300 sertifikat tanah mendapat perhatian dari Hadi Tjahjanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hadi pun bakal mendalami masalah ini dengan mencari tahu penyebab dari permasalahan tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada warga Jasinga yang dirugikan akibat dari penyitaan tanah oleh Satuan Tugas Badan Likuiditas Read more…