Pak Menteri Jamin Persoalan Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah Beres Tahun 2024

Dalam pidato sebelum menandatangani nota kesepahaman dengan Persatuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) dengan Persatuan Islam (Persis) di Jakarta, Selasa (23/5/2023) kemarin. Hadi menyampaikan bahwa pihaknya bakal memastikan untuk segera menyelesaikan persoalan terkait tanah wakaf maupun rumah ibadah sebelum tahun 2024 berakhir. "Saya sampaikan kepada Pak Wamen, sebelum berakhir tahun 2024, seluruh permasalahan-permasalahan tanah wakaf, tanah-tanah tempat ibadah, baik gereja, masjid, klenteng, pura, semuanya kita selesaikan," tegas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. Hadi menyebutkan, agar seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN menindaklanjuti dari apa yang telah dia sampaikan.  "Sehingga, yakinlah bahwa permasalahan-permasalahan khusus tanah-tanah tempat ibadah, akan… Continue Reading

100 Juta Lebih Bidang Tanah Kini Sudah Punya Sertifikat Berkat PTSL

Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan, hingga saat ini program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berhasil mensertifikatkan sebanyak 102,3 juta bidang tanah. Hadi menyampaikan hal tersebut ketika sedang berpidato sebelum menandatangani nota kesepahaman dengan Persatuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) dengan Persatuan Islam (Persis) di Jakarta, Selasa (23/5/2023). "Ingin saya sampaikan bahwa dalam program PTSL ini, kita memiliki target 126 juta sertifikat, 126 juta bidang. Dan, sampai dengan saat ini sudah terealiasi 102,3 juta bidang," ucap Hadi. Dengan begitu, tinggal tersisa target 24 juta bidang tanah lagi untuk disertifikatkan melalui program PTSL, tak… Continue Reading

Biaya Sertifikat Tanah PTSL Tertinggi di Papua, Paling Rendah di Jawa

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebutkan, ada biaya yang harus ditanggung oleh pemohon dalam proses pembuatan sertifikat tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tiap daerah besaran biayanya berbeda-beda. Suyus Windayana selaku Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN menyampaikan, memang ada biaya yang tidak dibebankan kepada masyarakat, tetapi ada juga yang dibebankan kepada masyarakat. "Ada beberapa biaya yang harus dipenuhi masyarakat, misalnya pasang patok, meterai, ada surat pernyataan dari desa dan lain-lain itu yang kita batasi pembiayaan," ungkapnya, dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat (3/6/2022). Besaran biayanya pun bermacam-macam, tergantung daerahnya masing-masing. "Paling rendah… Continue Reading