Apabila Tersandung Masalah Properti WNA, Pengembang Bisa Lapor ke BPN

Pemerintah mempersilakan para developer atau pengembang untuk melaporkan kendala yang mereka hadapi ketika menawarkan properti ke Warga Negara Asing (WNA). “Kalau ada kesulitan, ke Kementerian ATR/BPN atau Ditjen saya. Ada juga hotline pengaduan di Kementerian ATR/BPN di Whatsapp Group,” ujar Suyus Windayana, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Read more…

Raja Juli Sebut Sertifikat Dapat Bangunkan Tanah yang “Tidur”, Kok Bisa?

Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Agraria/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengibaratkan sertifikasi dapat membangunkan tanah yang tidur. Maksudnya, dengan adanya sertifikasi tanah, maka tanah tersebut akan memiliki kepastian hukum dan nilai ekonomi di saat yang bersamaan. “Sertifikasi tanah akan membangunkan tanah yang tidur. Tanah yang bangun itu kemudian bisa Read more…

Tebar Sertifikat, Pak Menteri Berpesan Buat Modal Usaha, Bukan Buat Motor

Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkunjung ke Desa Bersole, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Selasa (9/5/2023) dalam rangka penyerahan Sertifikat Hak Milik hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kunjungan ini adalah bagian dari agendanya ke beberapa wilayah di Pulau Jawa pada hari ini Read more…

Ini Perbedaan Antara Rumah Mewah, Menengah, dan Sederhana Diukur dari Harganya

Ada beberapa jenis rumah yang tersedia di Indonesia, yaitu rumah mewah, rumah menengah, hingga rumah sederhana atau subsidi. Jika dilihat dari aspek tampilan, spesifikasi rumah, hingga kelengkapan fasilitasnya, mungkin Kamu bisa sedikit menilai perbedaan dari ketiga jenis rumah tersebut. Meski begitu, ternyata ketiga jenis rumah tersebut juga bisa diketahui perbedaannya Read more…

Apakah Kamu Tertarik untuk Menyewa Lahan di Borobudur? Begini Rincian Ongkosnya

Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan menandatangani aturan terkait tarif layanan di kawasan Borobudur. Salah satunya soal layanan sewa lahan. Hal tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Borobudur Pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beleid Read more…

Tenaga Kerja Asing di IKN Bisa Tinggal Selama 10 Tahun, Tetapi Tak Boleh Beli Rumah Subsidi

Para pekerja asing di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memperoleh izin tinggal selama 10 tahun. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk insentif dari Pemerintah bagi pelaku usaha guna mempercepat pembangunan IKN. Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Read more…

× #WAAjaDulu