Peraturan Properti

YLKI Desak Pemerintah Buat Organisasi Perlindungan Konsumen Imbas Naiknya Pengaduan Properti

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera membuat fungsi atau bagian struktur organisasi yang membidangi terkait perlindungan konsumen pada sektor perumahan. Dalam Jumpa Pers Refleksi Pengaduan Konsumen, Jumat (20/1/2023), Sudaryarmo selaku anggota pengurus YLKI menyampaikan, struktur organisasi ini dapat dibentuk Read more…

By San Arsi, ago

Refund, Masalah yang Paling Sering Diadukan Konsumen Properti

Menurut data Refleksi Pengaduan Konsumen 2022 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang diterima Kompas.com, Senin (23/1/2022), refund atau pengembalian dana menjadi masalah yang paling sering diajukan konsumen properti sepanjang tahun 2022 kemarin. Menurut data tersebut, terdapat sebanyak 27% konsumen mengadukan masalah refund dalam proyek properti. Selanjutnya diikuti dengan pembangunan mangkrak Read more…

By San Arsi, ago

Ternyata Begini Fungsi Penilai Pertanahan dalam Pengadaan Tanah

Semenjak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), penilai pertanahan memiliki peranan yang cukup krusial dalam dalam tahapan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan nasional. Mereka turut berkontribusi sedari awal sampai berlangsungnya proses pengadaan tanah. Selain itu, disusul aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Read more…

By San Arsi, ago

Sekarang Pengadaan Tanah Wajib Pakai Aplikasi, Biar Apa?

Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian ATR/BPN mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT). Aplikasi ini bertujuan terciptanya tata kelola pengadaan tanah yang baik. Kini, para pelaksana pengadaan tanah pun wajib meng-input data di aplikasi tersebut. Hal itu sejalan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Read more…

By San Arsi, ago

Seperti Ini Tahapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

Seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, masyarakat sudah tak asing lagi dengan istilah pembebasan lahan atau pengadaan tanah. Tetapi bisa jadi tak semua golongan masyarakat memahami mengenai pengadaan tanah, termasuk tahapan-tahapan yang ada di dalamnya. Masyarakat wajib mengetahui hal ini, terutama bagi masyarakat yang lahan miliknya terdampak proyek pembangunan Read more…

By San Arsi, ago

Gini Lho Caranya Pemerintah Menentukan Nilai Ganti Rugi Pengadaan Tanah

Kerap kali pembangunan infrastruktur berkaitan dengan agenda pengadaan tanah atau pembebasan lahan, terutama untuk infrastruktur berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Kementerian yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Kementerian ATR/BPN. Embun Sari selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) menerangkan, dasar hukum terkait pengadaan tanah bagi pembangunan Read more…

By San Arsi, ago

33 Persen Warga Tidak Memegang SHM Meski Tinggal di Rumahnya Sendiri

Mayoritas masyarakat Indonesia sudah banyak yang tinggal di rumah dengan status milik sendiri alias bukan nyewa, ngontrak, atau lainnya. Tetapi, nyatanya tak sedikit masyarakat yang belum memegang sertifikat hak milik (SHM) walaupun sudah menempati rumah miliknya sendiri. Hal tersebut berdasarkan dokumen Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul Indikator Perumahan dan Kesehatan Read more…

By San Arsi, ago

Kenali Ciri-ciri Tanah yang Menjadi Incaran Mafia Tanah

Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan ciri-ciri tanah masyarakat yang menjadi incaran para mafia tanah. Para mafia tanah cenderung mengincar daerah dengan harga jual tanah yang tinggi atau menjanjikan, Hadi menjelaskan. “Para oknum mafia tanah ini biasanya mengincar daerah yang memiliki harga tanah Read more…

By San Arsi, ago
× #WAAjaDulu