Dalam upaya memenuhi target 126 juta bidang tanah terdaftar, Kementerian ATR/BPN menggunakan skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar seluruh wilayah terpetakan dan terdaftar secara lengkap. Tercatat per 26 Januari 2023 kemarin terdapat daerah yang sudah ditetapkan sebagai Kota Lengkap, yaitu Kota Denpasar, Bali. Sebagai penanda atas penetapan ini, Menteri Read more…
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bertekad untuk menyelesaikan persoalan pertanahan dan aset tempat ibadah dengan sertifikasi. Hadi mengungkapkan rasa sedihnya ketika mendengar berita tentang larangan beribadah pada saat Natal tahun 2022. Hal tersebut ditegaskannya ketika menandatangani nota kesepahaman yang berkaitan dengan sertifikasi tanah Konferensi Read more…
Tak lama lagi para mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Buton di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menikmati tinggal di rumah susun (rusun) yang didirikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Groundbreaking atau peletakan batu pertama atas rusun bagi mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton telah dilaksanakan pada Senin (23/1/2023) kemarin. Read more…
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera membuat fungsi atau bagian struktur organisasi yang membidangi terkait perlindungan konsumen pada sektor perumahan. Dalam Jumpa Pers Refleksi Pengaduan Konsumen, Jumat (20/1/2023), Sudaryarmo selaku anggota pengurus YLKI menyampaikan, struktur organisasi ini dapat dibentuk Read more…
Menurut data Refleksi Pengaduan Konsumen 2022 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang diterima Kompas.com, Senin (23/1/2022), refund atau pengembalian dana menjadi masalah yang paling sering diajukan konsumen properti sepanjang tahun 2022 kemarin. Menurut data tersebut, terdapat sebanyak 27% konsumen mengadukan masalah refund dalam proyek properti. Selanjutnya diikuti dengan pembangunan mangkrak Read more…
Semenjak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), penilai pertanahan memiliki peranan yang cukup krusial dalam dalam tahapan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan nasional. Mereka turut berkontribusi sedari awal sampai berlangsungnya proses pengadaan tanah. Selain itu, disusul aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Read more…
Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian ATR/BPN mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT). Aplikasi ini bertujuan terciptanya tata kelola pengadaan tanah yang baik. Kini, para pelaksana pengadaan tanah pun wajib meng-input data di aplikasi tersebut. Hal itu sejalan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Read more…
Seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, masyarakat sudah tak asing lagi dengan istilah pembebasan lahan atau pengadaan tanah. Tetapi bisa jadi tak semua golongan masyarakat memahami mengenai pengadaan tanah, termasuk tahapan-tahapan yang ada di dalamnya. Masyarakat wajib mengetahui hal ini, terutama bagi masyarakat yang lahan miliknya terdampak proyek pembangunan Read more…
Kerap kali pembangunan infrastruktur berkaitan dengan agenda pengadaan tanah atau pembebasan lahan, terutama untuk infrastruktur berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Kementerian yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Kementerian ATR/BPN. Embun Sari selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) menerangkan, dasar hukum terkait pengadaan tanah bagi pembangunan Read more…
Terkait pertanahan dan kehutanan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Abetnego Tarigan selaku Deputi II Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan, paling tidak ada tiga isu yang diadukan masyarakat dalam tinjauannya ke lapangan. “Pertama isu indikasi tumpang tindih lahan IKN dengan tambang, perkebunan, pemukiman wilayah adat, dan sebagainya, yang ini dinyatakan punya potensi Read more…