Pemerintah Bakal Memanfaatkan Teknologi AI buat Pantau Tanah yang Terlantar

Kementerian ATR/BPN ngasih info kalau ada 99.099,27 hektare tanah di Indonesia yang udah dicap sebagai tanah telantar, tersebar di 23 provinsi. Buat balikin fungsi tanah ini biar nggak nganggur lagi, mereka bakal pakai teknologi canggih, termasuk artificial intelligence (AI), buat ningkatin pengawasan. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Read more…

300 Ribu Lebih Bidang Tanah Tersertifikasi, Bogor Jadi Kota Lengkap Pertama Se-Jawa Barat

Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ngumumin Kota Bogor di Jawa Barat udah jadi kota lengkap, pada hari Rabu (27/9/2023). Pengumuman ini dilaksanakan di Kantor Wali Kota Bogor. Kota lengkap ini artinya seluruh lahan di wilayah tersebut udah terdaftar di BPN, baik secara spasial Read more…

Pengusaha Masih Ragu Investasi di IKN Gara-gara Persoalan Siber-Tanah

Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengungkap kecemasan para investor yang bakal investasi di IKN Nusantara. Salah satu yang disinggungnya adalah persoalan terkait keamanan siber. Kemudian persoalan terkait dengan pertanahan, kelistrikan, insentif, dan lainnya. “Kekhawatiran setiap orang berbeda-beda. Ini nanti gimana pak, ada masalah siber misalnya. Read more…

Program PTSL-Partisipasi Masyarakat Fase VI Dilakukan di Pulau Jawa

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) fase VI di tiga pulau Jawa. PTSL-PM akan dijalankan di 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Fitriyani Hasibuan selaku Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) sekaligus Read more…

Sikat Mafia Tanah, Pemerintah Godog Pembentukan Pengadilan Khusus

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang mengkaji wacana pembentukan pengadilan tanah khusus sebagai salah satu upaya pemberantasan mafia tanah yang semakin meresahkan masyarakat.  Hadi Tjahjanto selaku Menteri ATR/BPN menyebutkan, pengadilan tanah memang perlu dibentuk. Namun, hal tersebut masih dalah tahap kajian pihaknya bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Read more…

× #WAAjaDulu